SUMEDANG, MATAINVESTIGASI.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan hingga ke tingkat desa. Hal itu tercermin dari kunjungan kerja Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, ke Dusun Ciloa, Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025, yang difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program serta efektivitas penggunaan APBD di wilayah pedesaan.
Di hadapan puluhan warga, Ineu membuka ruang dialog terbuka untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa DPRD tidak hanya berperan dalam pembahasan anggaran, tetapi juga bertanggung jawab memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberi dampak nyata.
“Pengawasan ini kami lakukan untuk memastikan anggaran APBD 2025 terserap dengan tepat dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya. Infrastruktur, pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga desa,” ujar Ineu.
Menurutnya, transparansi dan efektivitas birokrasi di tingkat desa menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dengan pemerintah provinsi agar berbagai kendala pembangunan dapat segera diatasi.
Tak sekadar agenda formal, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan sebagai momentum mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat. Menjelang akhir tahun, Ineu mengajak warga untuk sejenak melakukan doa bersama sebagai bentuk refleksi dan rasa syukur atas perjalanan pembangunan sepanjang 2025.
“Kita tutup tahun ini dengan rasa syukur dan harapan. Semoga kekurangan di tahun 2025 menjadi evaluasi, dan ke depan pembangunan di Jawa Barat bisa semakin merata serta dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ucapnya.
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan kekeluargaan itu ditutup dengan diskusi santai. Beragam persoalan mengemuka, mulai dari kebutuhan perbaikan irigasi, peningkatan layanan dasar, hingga penyaluran bantuan sosial. Seluruh masukan tersebut dicatat sebagai bahan laporan dan tindak lanjut DPRD Jawa Barat.