BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM -– DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di daerah, khususnya pada sektor strategis perikanan dan kelautan. Salah satu langkah yang dinilai krusial adalah melibatkan perguruan tinggi dan alumni secara aktif, termasuk Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Padjadjaran.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, saat kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar bersama Ikatan Alumni Fakultas Perikanan dan Kelautan Unpad di Kota Bandung, Jumat (19/12/2025).
Menurut Iswara, Asta Cita sebagai delapan arah kebijakan utama pemerintahan nasional periode 2024–2029 harus direspons secara konkret oleh daerah. DPRD Jabar, kata dia, melihat sektor perikanan dan kelautan sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi baru yang potensinya sangat besar.
“DPRD mendorong FPIK Unpad untuk mengambil peran strategis, terutama dalam penguatan hilirisasi perikanan dan kelautan yang saat ini menjadi prioritas nasional,” kata Iswara.
swara menjelaskan, dalam kebijakan hilirisasi tersebut terdapat empat komoditas utama yang menjadi fokus pemerintah pusat dan daerah, yakni budidaya udang, pengolahan ikan, industri garam, dan industri rumput laut. Keempatnya dinilai memiliki daya ungkit tinggi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi.
Ia menekankan pentingnya keselarasan antara program akademik, riset, dan kebutuhan kebijakan publik. Oleh karena itu, DPRD Jabar berharap FPIK Unpad beserta alumninya dapat memusatkan perhatian dan kontribusi pada empat komoditas tersebut.
“Kami ingin langkah FPIK Unpad sejalan dengan arah hilirisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo. Kalau fokusnya sama, dampaknya ke daerah akan jauh lebih terasa,” ujarnya.
Sebagai contoh, Iswara menyoroti komoditas garam di Cirebon yang memiliki kualitas baik dan menjadi kebutuhan berbagai sektor industri. Berdasarkan data yang dimilikinya, produksi garam di wilayah tersebut sempat mengalami tren peningkatan signifikan, dari 5.368,56 ton pada 2021 menjadi 7.925,88 ton pada 2022, bahkan melonjak drastis pada 2023 hingga 116.490,25 ton. Namun pada 2024, produksi kembali mengalami penurunan menjadi 34.832,9 ton.
“Kondisi fluktuatif ini menunjukkan perlunya penguatan dari sisi teknologi, riset, dan kebijakan. Di sinilah peran akademisi dan pemerintah daerah harus saling menguatkan,” ungkapnya.
Iswara juga mengungkapkan bahwa empat komoditas perikanan dan kelautan tersebut mencuat sebagai sektor potensial dalam West Java Investment Summit (WJIS) 2025. DPRD Jabar pun berkomitmen mendorong dukungan anggaran agar sektor ini bisa dikembangkan lebih serius.
“Kami akan mendorong agar pada APBD Perubahan 2026 atau APBD murni 2027, empat komoditas ini mendapat perhatian lebih. Ini penting karena sektor perikanan dan kelautan terbukti mampu membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.