BANDUNG, MATAINVESTIGASI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Iwan Koswara, menegaskan bahwa lonjakan kebutuhan bahan pangan pada momen libur panjang akhir tahun merupakan pola yang hampir selalu berulang. Tanpa langkah antisipatif yang matang, kondisi tersebut berisiko membebani masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
Menurut Iwan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu menyiapkan strategi preventif sejak dini untuk memastikan pasokan pangan tetap aman dan harga terkendali di pasaran.
“Setiap menjelang Natal dan Tahun Baru, permintaan bahan pangan pasti meningkat. Pemprov Jabar harus hadir dengan langkah preventif agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dan harga tetap stabil, jangan sampai terjadi lonjakan yang tidak wajar,” ujar legislator dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.
Ia menilai, stabilitas harga pangan menjadi faktor krusial dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Karena itu, pengawasan distribusi bahan pokok harus diperketat guna mencegah praktik penimbunan yang dapat memicu kenaikan harga secara artifisial.
Tak hanya itu, Iwan juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, baik antarorganisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi maupun dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Barat.
“Stabilitas pangan ini bukan hanya tanggung jawab Pemprov Jabar. Pemkab dan pemkot juga punya peran yang sama. Kuncinya ada pada koordinasi lintas sektor yang solid dan respons cepat di lapangan,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah bersikap proaktif dengan menyiapkan langkah konkret dan terukur, mulai dari pemantauan stok, kelancaran distribusi, hingga pengendalian harga di pasar tradisional dan modern. Langkah tersebut dinilai penting agar stabilitas pangan dapat terjaga hingga awal tahun mendatang.
“Pada akhirnya, pemerintah adalah penjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Terlebih di momen hari besar keagamaan seperti Natal dan perayaan Tahun Baru, kehadiran negara harus benar-benar dirasakan,” pungkasnya.