Komisi II DPRD Jabar Tekankan Langkah Konkret, Ekonomi Daerah Harus Lebih Adaptif

BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Komisi II DPRD Jawa Barat memperketat pengawasan sektor ekonomi daerah untuk mendorong pertumbuhan yang lebih optimal. Selasa (31/03/2026).

Penegasan ini mengemuka dalam rapat kerja bersama mitra dari lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang membahas kinerja serta arah kebijakan di sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan badan usaha milik daerah (BUMD). Forum tersebut menjadi ruang evaluasi terhadap efektivitas program yang telah berjalan sekaligus mengidentifikasi tantangan di lapangan.

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II DPRD Jabar, Haris Sanjaya, menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah daerah agar sektor riil benar-benar berfungsi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Ia menilai, besarnya potensi ekonomi Jawa Barat perlu diimbangi dengan kebijakan yang adaptif, terukur, dan tepat sasaran.

Menurutnya, penguatan terhadap petani serta pelaku usaha kecil dan menengah menjadi kunci. Dukungan yang dibutuhkan tidak hanya terbatas pada produksi, tetapi juga mencakup akses pasar, kemudahan permodalan, serta peningkatan daya saing produk lokal agar mampu bersaing di tengah tekanan pasar yang semakin kompetitif.

Selain itu, Komisi II turut menyoroti kinerja BUMD yang dinilai belum sepenuhnya optimal. Dewan menekankan bahwa pengelolaan yang profesional dan transparan menjadi faktor penting agar BUMD dapat berkontribusi maksimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD), sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di sisi lain, dinamika ekonomi seperti fluktuasi harga bahan pokok dan persoalan distribusi juga menjadi perhatian serius. Komisi II meminta pemerintah provinsi lebih sigap dalam merespons kondisi tersebut, termasuk memperketat pengawasan terhadap kebijakan perdagangan dan industri agar tidak merugikan pelaku usaha lokal.

Ke depan, Komisi II DPRD Jawa Barat memastikan akan terus mengawal dan mengevaluasi kebijakan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, menarik investasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Barat di tengah tantangan global.