BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Lonjakan volume sampah di kawasan perkotaan Jawa Barat kembali menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Momentum Lebaran yang identik dengan peningkatan konsumsi masyarakat justru memperlihatkan satu persoalan klasik yang belum terselesaikan: sistem pengelolaan sampah yang masih tambal sulam. Selasa (31/03/2026)
Di tengah kondisi tersebut, sorotan tajam datang dari DPRD Jawa Barat. Anggota Komisi V, Mamat Rachmat, menilai persoalan sampah saat ini sudah melampaui isu kebersihan semata. Ia menyebut, persoalan ini mencerminkan lemahnya sistem tata kelola yang belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan kawasan urban.
Dalam keterangannya, Rachmat menegaskan bahwa pendekatan yang selama ini digunakan cenderung parsial dan reaktif—hanya bergerak ketika persoalan sudah menumpuk di hilir. Padahal, menurutnya, akar persoalan justru berada di hulu: minimnya pengurangan sampah dari sumber serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah limbah.
“Kalau sistemnya masih seperti ini, penanganan sampah akan selalu tertinggal dari pertumbuhan kota,” ujarnya.
Data dan fakta di lapangan menunjukkan, kapasitas pengolahan sampah di sejumlah daerah belum mengalami peningkatan signifikan. Di sisi lain, produksi sampah terus melonjak, terutama di wilayah perkotaan padat penduduk. Ketimpangan ini membuat beban tempat pembuangan akhir (TPA) kian berat dan berisiko memicu persoalan lingkungan yang lebih luas.
Rachmat juga menyoroti kecenderungan pemerintah daerah yang masih menjadikan TPA sebagai solusi utama, tanpa diimbangi penguatan sistem pengolahan di tingkat hulu dan tengah. Menurutnya, pola seperti ini tidak hanya tidak efisien, tetapi juga berpotensi mempercepat krisis kapasitas.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan sampah tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi faktor penentu, terutama dalam membangun budaya pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa partisipasi publik tidak akan terbentuk tanpa dukungan edukasi yang masif dan berkelanjutan. Sosialisasi yang sporadis dinilai tidak cukup untuk mengubah pola perilaku masyarakat yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun.
Dalam konteks ini, DPRD Jawa Barat mendorong adanya pembenahan menyeluruh mulai dari kebijakan, infrastruktur, hingga sistem pengawasan. Pengelolaan sampah harus dirancang sebagai satu sistem terintegrasi yang adaptif terhadap dinamika pertumbuhan kota, bukan sekadar respons jangka pendek.
Jika tidak ada langkah konkret dan terukur, persoalan sampah dikhawatirkan akan terus berulang setiap tahun, dengan skala yang semakin besar. Pada akhirnya, bukan hanya lingkungan yang terdampak, tetapi juga kualitas hidup masyarakat di perkotaan Jawa Barat.