KOTA BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Persoalan sampah berbasis masyarakat kembali mengemuka dalam audiensi antara Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Forum Bank Sampah dari berbagai kabupaten dan kota. Pertemuan ini tidak sekadar menjadi ruang serap aspirasi, tetapi juga membuka fakta bahwa peran pemerintah daerah dinilai masih belum optimal dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas.
Audiensi tersebut dihadiri perwakilan Forum Bank Sampah dari berbagai daerah, mulai dari Bandung Raya hingga wilayah timur dan utara Jawa Barat. Kehadiran lintas daerah ini mencerminkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan, sekaligus menunjukkan bahwa gerakan bank sampah telah berkembang luas, meski belum sepenuhnya ditopang kebijakan yang kuat.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan, menegaskan bahwa forum ini membahas berbagai persoalan mendasar, terutama terkait perlunya peningkatan peran pemerintah di tingkatan.
“Kami menerima audiensi dari dari Forum Bank Sampah di seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat. Ada dari Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat bahkan dari Kota Banjar hingga Bekasi yang hadir dalam audiensi, ini membuktikan betapa besarnya masyarakat peduli terkait dengan urusan sampah. Kami membahas banyak hal dalam audiensi ini,” kata Tedy usai audiensi di Kota Bandung, Jumat (10/4/2026).
Dalam pembahasan tersebut, DPRD menyoroti bahwa penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat—melalui bank sampah dan TPS3R—tidak bisa berjalan maksimal tanpa dukungan serius dari pemerintah daerah. Peran ini dinilai krusial, terutama dalam aspek regulasi, pembinaan, hingga keberlanjutan program di lapangan.
Komisi IV menilai Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sector memiliki tanggung jawab strategis yang harus lebih dioptimalkan. Selama ini, para penggiat bank sampah dinilai telah bergerak lebih cepat dibanding dukungan kebijakan yang ada.
“Para penggiat bank sampah ini sudah berikhtiar membantu pemerintah dalam menekan jumlah sampah. Namun, perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan,” jelas Tedy.
Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara inisiatif masyarakat dan respons pemerintah. Di satu sisi, gerakan berbasis komunitas terus berkembang, namun di sisi lain dukungan struktural belum sepenuhnya mengimbangi.
Sebagai langkah konkret, DPRD Jawa Barat membuka peluang penguatan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam aspek pembinaan, konsultasi, dan supervisi. Melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, pembinaan diharapkan dapat menjangkau lebih luas hingga ke tingkat kabupaten dan kota secara sistematis.
Upaya ini dipandang penting untuk membangun sinergi yang lebih solid antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pengelolaan sampah tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan.
“DPRD Jabar optimis, dengan semangat dan komitmen para penggiat bank sampah, serta dukungan pemerintah yang semakin kuat, permasalahan sampah di berbagai daerah di Jawa Barat dapat ditangani secara lebih baik di masa mendatang,” ucapnya mengakhiri.