Award 2025 Jadi Cermin Kinerja DPRD Jabar, Muhammad Romli Dorong PPP Lebih Tangguh Kawal Aspirasi Rakyat

BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — DPRD Jawa Barat kembali mengirim pesan tegas kepada publik: integritas, kedisiplinan, dan kinerja anggota dewan bukan sekadar slogan. Melalui Badan Kehormatan (BK) Award 2025, DPRD Jabar menegaskan bahwa kerja nyata wakil rakyat tetap diukur, dinilai, dan diapresiasi secara terbuka.

Penghargaan tersebut salah satunya diraih Anggota Komisi III DPRD Jabar dari Fraksi PPP, Muhammad Romli, yang dinobatkan sebagai anggota dengan kinerja terbaik. Bagi Romli, BK Award bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk terus mengawal kepentingan masyarakat Jawa Barat.

Ia menegaskan, capaian tersebut harus menjadi energi kolektif bagi Fraksi PPP agar semakin solid dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis sebagai pengawal arah kebijakan pemerintah daerah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Romli juga menekankan bahwa penghargaan dari BK DPRD Jabar sejatinya merupakan amanah publik. Karena itu, Fraksi PPP berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, menyerap aspirasi, sekaligus memastikan program-program Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjalan sesuai harapan dan kebutuhan warga.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Barat, Sabil Akbar, menyebut BK Award 2025 sebagai momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah. Setelah sempat tertunda selama beberapa tahun, BK Award kembali digelar untuk memperkuat eksistensi dan marwah DPRD di mata masyarakat.

Menurut Sabil, proses penilaian dilakukan secara ketat dan berlapis. Badan Kehormatan mulai merekap data kinerja sejak September 2024 dengan menitikberatkan pada kehadiran rapat paripurna, penilaian internal BK, evaluasi pimpinan fraksi dan MKD, serta kemampuan anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Menariknya, BK Award 2025 juga melibatkan unsur eksternal, termasuk kalangan akademisi, sebagai representasi penilaian publik. Langkah ini diambil untuk memastikan penghargaan diberikan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui BK Award 2025, DPRD Jawa Barat berharap budaya kerja yang berintegritas dan profesional terus tumbuh, sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap amanah rakyat harus dijaga dengan kinerja yang nyata, bukan sekadar retorika.