BANDUNG, MATAINVESTIGASI, COM — Meningkatnya frekuensi bencana hidrologi di Jawa Barat menjadi perhatian serius DPRD Jawa Barat. Komisi V DPRD Jabar meminta seluruh perangkat daerah terkait, khususnya BPBD dan Dinas Sosial, untuk bersiaga penuh menghadapi ancaman banjir, longsor, dan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi V DPRD Jabar, H. Yomanius Untung, dalam rapat kerja bersama BPBD dan Dinsos Jabar di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (12/12/2025).
Yomanius mengungkapkan, data BPBD mencatat enam daerah terdampak bencana, yakni Kabupaten Sukabumi, Bandung, Cianjur, Subang, Bandung Barat, dan Purwakarta. Jenis bencana yang mendominasi adalah banjir, tanah longsor, serta cuaca ekstrem.
“Dalam sepekan pertama Desember, 3.832 warga terdampak dan 87 orang harus mengungsi. Ini sinyal bahwa kesiapsiagaan tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Dampak bencana juga menyasar infrastruktur dan lahan warga. Tercatat 3.097 bangunan terdampak, dengan rincian 12 rumah rusak berat, puluhan rumah rusak sedang dan ringan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, serta 53 hektare lahan persawahan ikut terdampak.
Menurut Yomanius, secara umum stok logistik dan bantuan masih mencukupi, namun pemerintah daerah harus siap menghadapi kemungkinan terburuk. Ia menegaskan, anggaran Belanja Tak Terduga dapat dimaksimalkan jika terjadi bencana besar yang tidak terprediksi.
Menghadapi puncak musim hujan pada Desember hingga Februari, DPRD Jabar mendorong agar penanganan bencana tidak bersifat reaktif. Perencanaan jangka menengah dan panjang dinilai penting agar respons pemerintah lebih terukur dan cepat.
Sebagai mitra eksekutif, DPRD Jawa Barat memastikan komitmen untuk mengawal anggaran dan turun langsung ke lapangan bila dibutuhkan, demi meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat.