Bandung, MATAINVESTIGASI.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Acep Jamaludin, menekankan pentingnya Akurasi Data dalam penerimaan bantuan Sosial agar akurat dan tepat sesuai sasaran hingga dapat memenuhi standar layanan bagi masyarakat.
Acep menjelaskan pentingnya mengevaluasi langsung turun ke lapangan dan memastikan hak program bantuan dari pemerintah benar – benar menjangkau kepada masyarakat.
“Ukuran untuk standar layanan dasar itu cukup sederhana: apakah bantuan dari pemerintah sudah diberikan kepada yang tepat? Hari ini kami melakukan pengecekan langsung di lokasi, dan keluhan utama masih terkait dengan data,” jelasnya. Senin (13/10/2025).
Selain itu ia juga mengungkapkan kekeliruan yang sering terjadi adalah, data yang kurang terupdate / belum diperbaharui sehingga penerimaan masyarakat yang benar – benar berhak, tidak tercatat, sementara mereka yang tidak memenuhi kriteria masih terdaftar sebagai penerima.
“Data untuk PIP dan BPJS PBI perlu terus divalidasi dan diverifikasi. Jangan sampai ada hak-hak masyarakat yang hilang akibat kesalahan administrasi. Pemerintah, mulai dari level kota hingga provinsi, harus menanggapi masalah ini dengan serius,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan ini merupakan bagian dari tugas konstitusi DPRD untuk memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar diimplementasikan dalam program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Kami di DPRD tidak hanya menyetujui anggaran, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaannya. Aspirasi dan fakta yang kami temukan di Cimahi hari ini akan kami angkat sebagai rekomendasi resmi DPRD kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar pengelolaan pemerintahan di tahun depan dapat lebih baik,” tegasnya.
