KOTA BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM – Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Badan Anggaran DPRD Kota Bogor. Kunjungan ini fokus pada koordinasi terkait bantuan keuangan dari provinsi serta pengenalan program prioritas 2026 yang dapat diadopsi di Kota Bogor untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Kamis (9/10/2025).
Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Jawa Barat, Arif Ahmad Ripai, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan upaya DPRD Kota Bogor untuk memahami proses penyusunan KUA-PPAS APBD 2026, sekaligus mencari referensi program yang terbukti efektif di Jawa Barat.
“Untuk bantuan keuangan, tentu kita belum bisa memberikan informasi karena di kami (DPRD Jawa Barat) masih dibahas di komisi-komisi, dan insyaallah 17 Oktober 2025 akan ditetapkan,” jelas Arif. Ia menambahkan, setelah penetapan nanti, nilai bantuan keuangan untuk Kota Bogor baru bisa diumumkan secara resmi.
Selain bantuan keuangan, DPRD Kota Bogor juga menyoroti program prioritas yang telah dijalankan DPRD Jawa Barat, seperti pengawasan pemerintahan, dialog wakil rakyat, sapa warga berbasis budaya, dan pendidikan demokrasi. Arif menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi dirancang untuk mendekatkan wakil rakyat kepada masyarakat serta meningkatkan pemahaman publik terkait tugas dan fungsi DPRD.
“Nah itu salah satu kegiatan yang akan dilakukan DPRD Jawa Barat. Kegiatan tersebut lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi DPRD,” ujar Arif.
Perwakilan Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Rudi Santoso, menekankan bahwa kunjungan ini penting untuk memastikan program-program yang akan dijalankan di Kota Bogor efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. “Kami ingin belajar dari Jawa Barat bagaimana program-program pengawasan dan pendidikan demokrasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas wakil rakyat,” kata Rudi.
Program-program ini diharapkan memberi manfaat langsung kepada masyarakat, baik dalam hal pendidikan publik, penguatan pengawasan, maupun transparansi anggaran. Arif menambahkan, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar memahami proses penyusunan anggaran dan peran DPRD secara keseluruhan.
“Program ini dilaksanakan untuk memberikan pendidikan atau pengetahuan kepada masyarakat banyak terkait tugas dan fungsi DPRD, dalam hal ini DPRD Jawa Barat, dan diharapkan program ini akan membawa manfaat,” tutup Arif.
Dengan koordinasi dan kolaborasi seperti ini, DPRD Jawa Barat menunjukkan bagaimana sinergi antara provinsi dan kota/kabupaten dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan partisipasi publik, dan mendorong akuntabilitas anggaran. Sinergi ini juga diharapkan menjadi model bagi daerah lain di Indonesia untuk mengoptimalkan program pelayanan publik secara lebih efektif.