KOTA BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat semakin memperkuat komitmennya terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berpihak pada masyarakat dengan meresmikan Balé Pananggeuhan, pusat layanan dan pengaduan satu pintu di lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate, Kota Bandung. Langkah strategis ini mendapat apresiasi penuh dari Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan.
Menurut Tedy, Balé Pananggeuhan hadir sebagai bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada kebijakan administratif, tetapi juga pada penyelesaian masalah warga secara langsung. “Ini langkah positif. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat hadir untuk memberi solusi bagi masyarakat, terutama dalam hal pelayanan dan pengaduan publik. Dengan adanya Balé Pananggeuhan di Gedung Sate, masyarakat di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya kini bisa lebih mudah menjangkau layanan pengaduan,” ujar Tedy, Selasa (7/10/2025).
Balé Pananggeuhan dirancang untuk memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan dan memperoleh solusi dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan hukum. Sistem layanan yang lebih terintegrasi ini memungkinkan pemerintah merespons masalah warga secara lebih cepat, serta menciptakan transparansi dalam penanganan setiap pengaduan.
Tedy menekankan, program ini sebaiknya tidak hanya berfokus pada Bandung Raya, tetapi perlu diperluas ke seluruh wilayah Jawa Barat, termasuk Cirebon, Garut, dan Bogor. “Idealnya, setiap kota dan kabupaten juga memiliki pos pengaduan seperti ini, karena pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi,” tegasnya.
Selain kemudahan akses, Tedy juga mengapresiasi langkah kolaboratif Balé Pananggeuhan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Baznas Jabar, untuk memberikan dukungan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan, baik dari sisi ekonomi maupun motivasi spiritual. Menurutnya, kolaborasi ini menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak harus berjalan sendiri, melainkan dengan sinergi lintas lembaga yang mampu memberikan manfaat lebih luas bagi warga.
Sebagai wakil rakyat, Tedy menegaskan bahwa DPRD Jawa Barat siap mendukung penuh operasional dan pengembangan Balé Pananggeuhan. “Kami di DPRD, khususnya Komisi I, tentu akan mendukung dari sisi kebutuhan operasional maupun mobilitas. Harapannya, pos pengaduan masyarakat ini benar-benar bisa memberikan manfaat nyata dan menjadi wajah baru pelayanan publik di Jawa Barat,” tutup Tedy.
Pemeriksaan lapangan yang dilakukan Tedy dan tim Komisi I menegaskan bahwa Balé Pananggeuhan bukan hanya sekadar pusat informasi, tetapi juga menjadi titik integrasi untuk mempercepat penyelesaian masalah warga. Dengan layanan yang lebih transparan dan terstruktur, pemerintah provinsi berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus memberikan contoh bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menerapkan sistem serupa.
Dengan peresmian Balé Pananggeuhan, Jawa Barat mengambil langkah penting menuju layanan publik yang modern, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat, menjadikan setiap aduan warga tidak lagi terselip dalam birokrasi, tetapi mendapatkan solusi yang nyata dan berdampak langsung.