INDRAMAYU, MATAINVESTIGASI.COM — Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menilai peningkatan status sejumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) merupakan langkah strategis untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Jawa Barat. Selain memperluas layanan pelabuhan, kebijakan tersebut diyakini mampu mendongkrak aktivitas ekonomi pesisir, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memperbaiki kesejahteraan nelayan.
Dorongan itu disampaikan saat Komisi II DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, Kabupaten Indramayu, Rabu (22/7/2026).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati, mengatakan masih banyak pelabuhan perikanan di Jawa Barat yang berstatus Pangkalan Pendaratan Ikan sehingga kewenangan dan cakupan pelayanannya masih terbatas. Padahal, jika statusnya ditingkatkan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai, pelabuhan tersebut dapat melayani kapal-kapal perikanan dari berbagai daerah.
“Peningkatan status pelabuhan akan membuka peluang yang lebih besar bagi Jawa Barat dalam meningkatkan aktivitas perikanan. Dengan demikian, hasil tangkapan ikan dapat didaratkan di pelabuhan-pelabuhan Jawa Barat sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sekaligus memudahkan pendataan produksi perikanan,” ujar Lina.
Ia menjelaskan, keterbatasan fasilitas di sejumlah pelabuhan membuat banyak kapal nelayan memilih membongkar hasil tangkapannya di luar Jawa Barat. Akibatnya, potensi ekonomi dan penerimaan daerah yang seharusnya dapat dinikmati Jawa Barat justru mengalir ke daerah lain.
Menurut Lina, apabila status pelabuhan meningkat menjadi PPP, kawasan pesisir akan berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi baru. Kehadiran kapal-kapal dari luar daerah tidak hanya meningkatkan transaksi sektor perikanan, tetapi juga membuka peluang tumbuhnya usaha pendukung seperti perdagangan, logistik, hingga pengolahan hasil laut yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Komisi II DPRD Jawa Barat, lanjut Lina, akan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera mengajukan usulan peningkatan status pelabuhan kepada pemerintah pusat. Sebab, kewenangan penetapan status pelabuhan berada di tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Kami berharap proses ini dapat dipercepat sehingga pelabuhan-pelabuhan di Jawa Barat mampu berkembang menjadi pusat aktivitas perikanan yang lebih modern, produktif, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, Dendi, mengungkapkan salah satu tantangan utama yang dihadapi pelabuhan saat ini adalah sedimentasi di kawasan muara. Kondisi tersebut menghambat operasional pelabuhan dan perlu segera ditangani agar aktivitas pelayaran serta pendaratan ikan dapat berjalan lebih optimal.
Selain itu, pihaknya juga berharap pembangunan Pelabuhan Dadap dapat segera direalisasikan. Menurut Dendi, dokumen studi kelayakan pembangunan pelabuhan tersebut telah tersedia sehingga tinggal menunggu tindak lanjut dari pemerintah.
“Apabila Pelabuhan Dadap dapat direalisasikan, pengelolaannya akan berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pelabuhan ini juga akan menjadi pusat pelayanan bagi sejumlah pelabuhan di sekitarnya sehingga dapat mengurangi kepadatan pelayanan yang selama ini terjadi di pelabuhan-pelabuhan eksisting,” ungkapnya.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi II DPRD Jawa Barat menegaskan akan terus mengawal penguatan infrastruktur kelautan dan perikanan di Jawa Barat. Peningkatan kualitas pelabuhan dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat daya saing sektor perikanan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.