BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM— Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Golkar, Hj. Sri Rahayu, SH, kembali menegaskan komitmennya memperjuangkan pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). Dalam agenda reses yang digelar di daerah pemilihan, Sri sengaja menghadirkan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV, Riesye Silvana, S.STP., M.AP, untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, Kamis (27/11/2025).
Suasana dialog berlangsung intens ketika warga menyampaikan berbagai keluhan terkait keterbatasan daya tampung sekolah di wilayah mereka. Banyak orang tua yang mengaku kesulitan mencari sekolah negeri karena kapasitas yang tidak sebanding dengan jumlah calon siswa baru setiap tahun.
Menurut Sri, kolaborasi antara DPRD dan KCD pendidikan sangat penting agar kebutuhan sekolah baru dapat dipetakan secara tepat dan cepat.
“Ini bukan soal gedung saja, tapi soal masa depan anak-anak kita. Kalau daya tampung terus kalah dengan jumlah siswa, maka pemerataan pendidikan hanya jadi slogan,” tegasnya.
Dengan hadirnya pihak Dinas Pendidikan dalam kegiatan reses, setiap aspirasi masyarakat langsung dicatat sebagai bahan perencanaan pembangunan.
Sri menegaskan bahwa hasil reses bukan hanya dokumentasi rutin, tetapi dasar penyusunan arah kebijakan provinsi, termasuk penggunaan anggaran.
“Usulan dari masyarakat akan jadi pijakan bagi kami untuk menentukan alokasi anggaran pembangunan USB tahun berikutnya,” jelasnya.
DPRD Jawa Barat dikabarkan telah mengalokasikan anggaran pembangunan unit sekolah baru untuk tahun 2025 dan 2026, yang akan difokuskan pada daerah dengan kebutuhan mendesak.
Pembangunan sekolah baru menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan ketimpangan daya tampung dan kesempatan pendidikan yang setara bagi seluruh warga Jabar. Banyak wilayah mengandalkan sekolah swasta karena minimnya sekolah negeri di sekitar mereka.
Selain menyerap aspirasi, kegiatan reses juga menjadi sarana anggota dewan memantau implementasi kebijakan pendidikan yang sedang berjalan, sekaligus mengevaluasi hambatan di lapangan.
Sri memastikan seluruh hasil reses akan disusun dalam laporan tertulis dan dibawa ke pembahasan formal bersama pemangku kebijakan di tingkat provinsi.
“Ini perjuangan jangka panjang. Pendidikan harus jadi prioritas tertinggi, karena di sinilah pondasi pembangunan Jawa Barat dimulai,” pungkasnya.
