BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, Yomanius Untung, meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk menangani jemaah umroh asal Indonesia yang saat ini masih tertahan di Tanah Suci akibat gangguan penerbangan internasional di kawasan Timur Tengah.
Menurut Untung, situasi geopolitik yang memanas di kawasan tersebut berdampak langsung terhadap operasional maskapai penerbangan dan sejumlah bandara internasional. Kondisi ini menyebabkan sebagian jemaah umroh yang berada di Mekah dan Madinah belum dapat kembali ke Indonesia sesuai jadwal.
“Kita memahami bahwa kondisi yang terjadi di Timur Tengah merupakan situasi force majeure. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berdampak pada operasional penerbangan di kawasan tersebut, sehingga banyak jemaah kita yang saat ini tertahan dan belum bisa pulang ke Tanah Air,” ujar Untung di Bandung, Sabtu (7/3/2026).
Ia menilai pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap kondisi para jemaah, baik dari sisi keamanan maupun kepastian informasi. Menurutnya, keluarga para jemaah di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat, juga membutuhkan informasi yang jelas agar tidak diliputi kekhawatiran.
“Pemerintah perlu memastikan para jemaah merasa aman selama berada di sana, sekaligus memberikan informasi yang akurat kepada keluarga mereka di Indonesia agar tidak terjadi simpang siur informasi,” kata Untung.
Selain persoalan keamanan, DPRD Jawa Barat juga menyoroti potensi beban finansial yang harus ditanggung para jemaah akibat tertundanya kepulangan mereka. Perpanjangan masa tinggal di Tanah Suci berpotensi menambah biaya yang tidak sedikit bagi para jemaah.
“Para jemaah tentu harus mengeluarkan biaya tambahan karena masa tinggal mereka bertambah. Ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah agar ada solusi yang bisa meringankan kondisi mereka,” jelas Untung.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar jemaah yang tertahan sebelumnya memiliki jadwal penerbangan dengan rute transit di Uni Emirat Arab, terutama melalui Dubai dan Abu Dhabi. Namun, gangguan operasional di sejumlah bandara di wilayah tersebut menyebabkan perjalanan mereka menuju Indonesia terhambat.
Karena itu, Untung mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan langkah alternatif agar kepulangan para jemaah dapat dipercepat.
“Pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif rute penerbangan, termasuk kemungkinan penerbangan langsung ke Indonesia tanpa melalui kota transit yang saat ini terdampak. Dengan begitu, para jemaah bisa segera kembali ke Tanah Air,” katanya.
DPRD Jawa Barat berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah koordinatif dengan berbagai pihak terkait agar keselamatan serta kepulangan para jemaah umroh asal Indonesia dapat dipastikan, sehingga keluarga mereka di tanah air tidak terus diliputi kecemasan.
