BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Jabar, Euis Ida Wartiah, saat mewakili Ketua DPRD Jabar menghadiri Pasamoan Agung atau High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang diselenggarakan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan yang digelar pada Selasa (9/12/2025) di Kabupaten Garut itu mengangkat tema “Sinergi Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi untuk HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang Aman dan Terkendali”. Forum ini menjadi wadah strategis bagi para pemangku kepentingan di Jawa Barat untuk menyatukan langkah menghadapi potensi tekanan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memperkuat daya beli masyarakat di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi akhir tahun. Evaluasi kinerja pengendalian inflasi sepanjang 2025 turut menjadi sorotan, terutama perlunya kebijakan yang lebih terukur, berbasis data, dan didukung kolaborasi lintas sektor.
Euis Ida Wartiah menegaskan, DPRD Jabar siap menjalankan peran strategisnya dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, sinergi yang solid antara lembaga legislatif, eksekutif, dan otoritas moneter menjadi kunci utama menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mendorong transformasi digital di daerah.
“DPRD Provinsi Jawa Barat siap mendukung penguatan strategi TPID dan TP2DD, baik dalam pengendalian inflasi maupun percepatan digitalisasi daerah, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Euis.
HLM tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muslimin Anwar, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota, serta jajaran pemangku kepentingan strategis lainnya di Jawa Barat.