BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Yomanius Untung, S.Pd, menegaskan komitmen DPRD dalam memperkuat fungsi pengawasan ketenagakerjaan guna melindungi hak-hak pekerja di tengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih. Penegasan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi V DPRD Jabar ke UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Jawa Barat di Kota Bogor, Selasa (23/12/2025).
Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka evaluasi program dan kegiatan Semester II Tahun 2025, sekaligus untuk melihat secara langsung kesiapan pengawasan ketenagakerjaan di wilayah kerja UPTD Wilayah I.
Dalam sambutannya, Yomanius menilai pengawasan ketenagakerjaan merupakan sektor strategis yang membutuhkan perhatian serius, terutama dari sisi dukungan anggaran operasional. Ia menyebut, hingga saat ini pengawasan di lapangan masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan, baik sumber daya manusia maupun pembiayaan.
Menurutnya, Komisi V DPRD Jabar secara konsisten mendorong penguatan belanja operasional pengawasan ketenagakerjaan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD.
“Di Komisi V, belanja operasional yang terus kami dorong secara konsisten adalah pengawasan ketenagakerjaan. Kondisi pengawasan di lapangan masih sangat minim, bahkan dalam beberapa situasi bisa dikatakan ekstrem,” ujar Yomanius.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tantangan ketenagakerjaan ke depan berpotensi semakin kompleks, seiring dengan kondisi ekonomi yang masih melandai. Potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah satu isu krusial yang menjadi perhatian DPRD dalam memastikan perlindungan terhadap pekerja tetap berjalan optimal.
Komisi V DPRD Jabar, kata Yomanius, ingin memperoleh gambaran faktual terkait tren ketenagakerjaan di lapangan, termasuk potensi PHK dan kesiapan aparat pengawasan dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi di dunia industri.
Selain persoalan pengawasan dan PHK, kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) juga turut dibahas dalam pertemuan tersebut. DPRD Jabar menekankan pentingnya implementasi UMP yang sesuai ketentuan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Provinsi Jawa Barat berharap dapat memperkuat sinergi dengan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan, sekaligus memastikan fungsi pengawasan berjalan lebih efektif demi terciptanya iklim ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan di Jawa Barat.