GARUT, MATAINVESTIGASI.COM — Di tengah derasnya ekspansi pasar modern dan perubahan pola belanja masyarakat ke platform digital, keberadaan pasar tradisional dinilai masih menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan di Jawa Barat. Aktivitas perdagangan di pasar rakyat bukan hanya soal transaksi jual beli, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup ribuan pedagang kecil yang menggantungkan nafkah sehari-hari dari sektor tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Dede Kusdinar, menilai sektor perdagangan memiliki kontribusi penting terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Karena itu, menurutnya, perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha di sektor perdagangan, khususnya pedagang pasar tradisional, tidak boleh setengah-setengah.
“Demi memajukan pembangunan ekonomi, keberadaan pedagang pasar tradisional perlu dilakukan pembinaan yang berkelanjutan,” ujar Dede Kusdinar dalam keterangannya kepada media.
Ia menjelaskan, meski saat ini pasar modern terus berkembang di berbagai daerah, jumlah pasar tradisional di Jawa Barat masih jauh lebih dominan. Kondisi tersebut membuat jumlah masyarakat yang bergantung pada aktivitas ekonomi pasar tradisional juga masih sangat besar.
Khusus di Kabupaten Garut, kata Dede, pasar tradisional tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan. Berdasarkan data yang dihimpun dari pemerintah daerah setempat, terdapat sekitar 200 pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dengan memperhatikan sampel di salah satu kabupaten saja, pasar tradisional dengan para pelaku usahanya memegang peranan penting, baik dari aspek penyedia kebutuhan pokok masyarakat maupun sebagai tempat mencari nafkah sebagian masyarakat,” katanya.
Namun di balik peran strategis tersebut, pasar tradisional saat ini menghadapi berbagai persoalan yang dinilai semakin kompleks. Mulai dari kondisi bangunan yang mulai rusak, lingkungan pasar yang kumuh, hingga menurunnya daya beli dan jumlah pengunjung akibat persaingan dengan pasar modern maupun perdagangan berbasis online.
Menurut Dede, persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memukul keberlangsungan usaha para pedagang kecil. Ia mendorong pemerintah untuk hadir melalui kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan pasar rakyat.
Salah satu langkah yang dinilai penting yakni program revitalisasi pasar tradisional. Program tersebut dianggap mampu meningkatkan kenyamanan pasar sekaligus memperbaiki daya saing pasar rakyat di tengah perubahan pola perdagangan saat ini.
Meski demikian, Dede mengakui pelaksanaan revitalisasi pasar masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran pemerintah.
Politisi Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat dari daerah pemilihan Kabupaten Garut itu juga menyinggung revitalisasi yang telah dilakukan di Pasar Induk Ciawitali, Kabupaten Garut. Namun, di tengah proses pembangunan tersebut, masih muncul keluhan dari sebagian pedagang terkait tingginya harga kios yang ditetapkan pengembang.
Menurutnya, persoalan harga kios perlu menjadi perhatian serius agar revitalisasi tidak justru membebani pedagang kecil yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi pasar tradisional.
“Idealnya perlu dilakukan proses musyawarah antara pedagang dan pengembang untuk menentukan harga kios,” tegas Dede.
Selain pembangunan fisik, DPRD Jabar juga mendorong adanya pembinaan berkelanjutan terhadap pasar tradisional, termasuk melalui fasilitasi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pasar sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pasar rakyat di tengah persaingan sektor perdagangan yang semakin ketat.