BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM -– Kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran di lingkungan pemerintahan mulai mendapat sorotan serius. Selain dinilai mampu menekan biaya operasional, kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan terkait dampaknya terhadap efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik. Minggu, (12/04/2026).
Anggota DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana, menilai bahwa penerapan WFH tidak bisa dilakukan secara seragam di seluruh sektor pemerintahan. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh berbasis karakteristik pekerjaan di masing-masing perangkat daerah.
Menurutnya, dalam konteks tertentu, WFH memang relevan dan efisien, khususnya untuk pekerjaan yang bersifat administratif. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua fungsi pemerintahan memiliki fleksibilitas yang sama.
“Kalau untuk bidang yang sifatnya administratif dan bisa dikerjakan di kantor tanpa harus turun ke lapangan, WFH mungkin tidak menjadi persoalan. Tapi untuk layanan publik dan pekerjaan lapangan, ini justru berpotensi mengganggu pelayanan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pendekatan kebijakan yang terlalu general justru berisiko menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Encep mendorong agar penerapan WFH dilakukan secara selektif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar kebijakan administratif semata.
Ia juga menyoroti bahwa saat ini skema WFH diterapkan satu hari dalam sepekan. Menurutnya, pola ini perlu diuji efektivitasnya secara terukur, baik dari sisi efisiensi anggaran maupun dampaknya terhadap kinerja aparatur.
“Kalau memang terbukti efektif dan tidak berdampak negatif terhadap pelayanan, kebijakan ini bisa saja dilanjutkan dalam jangka panjang,” katanya.
Di sisi lain, Encep mengingatkan adanya potensi penurunan produktivitas apabila kebijakan ini tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang memadai. Ia menilai, tanpa mekanisme monitoring yang jelas, WFH berisiko membuka celah lemahnya kontrol terhadap kinerja pegawai.
“Jangan sampai WFH malah membuat pegawai tidak terpantau dan kinerjanya menurun. Harus ada sistem monitoring yang memastikan mereka tetap bekerja maksimal sesuai tugasnya,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mendorong agar setiap instansi melakukan penyesuaian pola kerja dan perencanaan internal agar tetap selaras dengan skema WFH. Penyesuaian ini dinilai penting untuk menjaga ritme kerja tetap stabil, terukur, serta tetap berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD Jawa Barat, melalui fungsi pengawasan yang dimilikinya, akan terus mencermati dan mengevaluasi implementasi kebijakan WFH.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan efisiensi anggaran tidak berjalan sendiri, melainkan tetap sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.