BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Barat mulai mematok arah politik dan kebijakan tahun 2026. Melalui Rapat Kerja Fraksi yang digelar di Hotel Gunung Putri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (28/12/2025), Fraksi PKB secara resmi menetapkan sembilan Program Prioritas Strategis sebagai pegangan utama dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPRD Jabar.
Rapat kerja ini tidak sekadar menjadi agenda konsolidasi internal fraksi, tetapi juga penegasan posisi politik PKB di tengah dinamika persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan Jawa Barat yang kian kompleks. Dari APBD, ketenagakerjaan, hingga krisis lingkungan dan ketimpangan wilayah, seluruh isu strategis dipetakan sebagai medan kerja parlemen.
Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Suherman, menyampaikan bahwa sembilan program prioritas tersebut dirumuskan sebagai respons langsung atas kebutuhan riil masyarakat, bukan sebagai daftar formalitas politik.
Menurut Asep, Fraksi PKB melihat parlemen bukan hanya sebagai ruang perdebatan regulasi, melainkan sebagai instrumen keberpihakan untuk memastikan kebijakan daerah benar-benar menyentuh kelompok rentan.
“Parlemen harus menjadi alat koreksi dan keberpihakan. Program prioritas ini kami susun agar negara hadir secara nyata, adil, dan melindungi rakyat kecil,” ujar Asep.
Dalam dokumen hasil rapat kerja, Fraksi PKB menempatkan reformasi anggaran daerah berbasis keadilan sosial sebagai prioritas utama. Fraksi mendorong APBD Jawa Barat lebih fokus pada kepentingan buruh, petani, nelayan, UMKM, dan kelompok rentan, sekaligus menekan belanja birokrasi yang dinilai tidak produktif serta meminimalkan SiLPA struktural.
Bidang pendidikan juga mendapat sorotan serius. Fraksi PKB menegaskan pentingnya pendidikan rakyat dan pesantren sebagai fondasi pembangunan manusia, mulai dari pembebasan ijazah bagi siswa tidak mampu, penguatan sekolah swasta dan madrasah, hingga pembangunan serta rehabilitasi sarana pesantren di berbagai daerah.
Di sektor ketenagakerjaan, Fraksi PKB menilai persoalan PHK, pengangguran terdidik, dan ketidaksiapan menghadapi bonus demografi harus dijawab dengan kebijakan afirmatif. Perlindungan buruh, pemuda, dan penciptaan lapangan kerja produktif diposisikan sebagai agenda pengawasan utama DPRD.
Sementara itu, penguatan UMKM, koperasi, dan ekonomi pesantren diarahkan menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Fraksi PKB mendorong akses pembiayaan yang adil, kewajiban belanja pemerintah kepada UMKM, serta perlindungan pelaku usaha kecil dari praktik ekonomi predator.
Isu kedaulatan pangan, air, dan perlindungan ruang hidup juga masuk dalam radar prioritas fraksi. Perlindungan lahan pertanian, swasembada pangan berbasis petani dan nelayan, reformasi pupuk subsidi, hingga penguatan irigasi dan akses air bersih dinilai krusial untuk menjaga ketahanan daerah.
Fraksi PKB turut menyoroti kondisi darurat lingkungan di Jawa Barat. Meningkatnya banjir, krisis sampah, dan kerentanan bencana mendorong fraksi menjadikan mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan sebagai agenda strategis yang akan dikawal melalui fungsi pengawasan DPRD.
Selain itu, reformasi tata kelola BUMD dan aset daerah diarahkan agar perusahaan daerah tidak lagi menjadi beban fiskal, melainkan instrumen pelayanan publik dan penguatan pendapatan asli daerah.
Dalam aspek sosial, Fraksi PKB menegaskan komitmen pada penegakan ketertiban sosial serta perlindungan perempuan, ibu, dan anak. Penanggulangan pinjaman online ilegal, judi online, bank emok, kekerasan, hingga penurunan angka stunting menjadi bagian dari agenda kebijakan yang akan diawasi secara ketat.
Satu isu yang dinilai strategis adalah penanganan disparitas wilayah utara dan selatan Jawa Barat. Fraksi PKB mendorong afirmasi anggaran, percepatan infrastruktur dasar, serta penguatan layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal di wilayah selatan yang selama ini tertinggal.
Asep Suherman menegaskan, hasil rapat kerja fraksi tersebut akan menjadi pedoman resmi Fraksi PKB dalam pembahasan RAPBD 2026, penyusunan peraturan daerah, serta evaluasi kinerja pemerintah provinsi.
“Ini bukan dokumen seremonial. Sembilan program ini akan kami kawal di DPRD, terbuka, dan bisa diuji publik,” tegasnya.
Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat juga memastikan ruang dialog dengan masyarakat sipil, pesantren, dan komunitas akar rumput tetap dibuka sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial terhadap kebijakan daerah.
“Bagi Fraksi PKB, politik adalah kerja keberpihakan. Membela yang lemah bukan pilihan, tapi kewajiban,” pungkas Asep