BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Di tengah tekanan efisiensi anggaran nasional dan pengurangan dana transfer daerah, DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program-program unggulan pemerintah pusat tanpa mengorbankan pelayanan publik. Langkah-langkah strategis pun mulai dijalankan agar daerah tidak “merana”, tetapi justru bangkit lebih efektif dan efisien.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga menjabat sebagai Ketua Assosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Buky Wibawa, menegaskan bahwa daerah harus siap mengeksekusi program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Garuda agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Buky saat Pengukuhan dan Rakernas ADPSI di Jakarta, Kamis (4/12/2025), merespons terbitnya Perpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang salah satunya mengatur pengurangan dana transfer daerah.
“Pengurangan dana transfer bukan berarti daerah akan terpuruk. Ini soal efisiensi dan optimalisasi,” tegas Buky.
Untuk menjaga stabilitas fiskal, Pemprov Jabar mengambil langkah konkret, salah satunya merampingkan BUMD yang tidak sehat secara kontribusi dan manajemen.
Dari 41 BUMD yang dinilai belum memberikan deviden berarti, hanya tiga BUMD yang akan dipertahankan—sementara sisanya akan direstrukturisasi atau digabung.
Selain itu, efisiensi operasional diterapkan melalui kebijakan Work From Home (WFH) bergilir, pengetatan penggunaan listrik, hingga pemangkasan perjalanan dinas ke luar provinsi.
“Ini penerjemahan nyata efisiensi anggaran. Bukan sekadar wacana,” ujar Buky.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya peran DPRD dalam mengawasi implementasi APBD dan memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
Tito juga mendorong daerah mencari potensi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, misalnya melalui optimalisasi pajak daerah berbasis digital seperti yang diterapkan di Banyuwangi, Gianyar, Badung dan Denpasar.
“Pendapatan meningkat tanpa pungutan baru, rakyat justru terbantu,” ungkap Tito.
Selain pendapatan, Tito menyoroti pentingnya penyederhanaan perizinan dan efektivitas legislasi. Terlalu banyak aturan justru membuat masyarakat dan pelaku usaha terbelit.
Dengan penguatan efisiensi dan dukungan penuh terhadap program nasional, DPRD Jawa Barat yakin tekanan anggaran bukanlah hambatan, melainkan momentum untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih sehat dan tepat sasaran.