BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemenuhan fasilitas pendidikan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. DPRD menilai bahwa layanan pendidikan yang setara merupakan hak fundamental yang harus dijamin pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Farabi El Fouz, yang menekankan bahwa momentum Hari Disabilitas Internasional setiap tanggal 3 Desember tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremoni, melainkan evaluasi nyata terhadap kondisi lapangan.
“Fasilitas pendidikan di Jawa Barat harus semakin inklusif dan benar-benar menjawab kebutuhan penyandang disabilitas. Ini bukan slogan, tapi kewajiban negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga,” tegas Farabi.
Ia menyebut masih banyak ruang pembenahan yang harus dilakukan pemerintah daerah, mulai dari ketersediaan sarana fisik, aksesibilitas, kurikulum adaptif, tenaga pendidik khusus, hingga sistem pendataan dan layanan pendukung.
Di tengah dorongan peningkatan layanan pendidikan inklusif, DPRD juga menyoroti isu kerentanan masyarakat yang semakin meningkat, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia saat terjadi bencana alam.
Berdasarkan perkembangan terbaru, sejumlah wilayah di Jawa Barat kembali dilanda banjir akibat cuaca ekstrem. BPBD Jawa Barat melaporkan bahwa banjir masih berlangsung dan berpotensi meningkat.
“Saat ini banjir masih berlangsung dan potensi peningkatan masih ada. Petugas di lapangan terus melakukan asesmen,” kata Pranata Humas Ahli BPBD Jabar, Hadi Rahmat, Kamis (4/12/2025).
Di Cisalak, Kabupaten Subang, puluhan rumah warga terendam akibat meluapnya sungai. Kapolres Subang AKBP Dony Eko Wicaksono menyampaikan bahwa petugas tengah mendata jumlah rumah yang terdampak.
“Ini bukan banjir bandang, tapi luapan air sungai yang masuk ke permukiman. Anggota sedang melakukan pendataan,” ujar Dony.
Sementara itu, BMKG Bandung mengimbau masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu banjir, longsor, dan puting beliung.
Farabi menegaskan bahwa situasi bencana menjadi pengingat kuat bahwa kelompok disabilitas harus dimasukkan dalam desain kebijakan yang lebih responsif, baik di sektor pendidikan maupun penanggulangan bencana.
“Kita perlu memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam akses pelayanan publik, termasuk saat menghadapi situasi darurat,” tutupnya.