BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan pentingnya penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penggerak ekonomi masyarakat.
Selama ini BUMD rutin menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena itu lembaga legislatif menilai bahwa keberadaan BUMD harus memberikan hasil nyata dan terukur bagi pembangunan ekonomi daerah.
Sekretaris Komisi III DPRD Jabar, Heri Ukasah Sulaeman, menjelaskan bahwa BUMD memiliki ruang usaha yang luas dan strategis, mulai dari layanan air minum, sektor perbankan daerah, energi, hingga berbagai bidang perdagangan dan jasa. Dengan mandat tersebut, BUMD diharapkan mampu menjadi lokomotif ekonomi daerah.
“Jika fungsi BUMD dijalankan secara optimal, kontribusinya terhadap PAD akan semakin besar dan berdampak langsung pada pembangunan,” ujar Heri dalam keterangannya kepada media.
Heri mengungkapkan bahwa salah satu BUMD yang dinilai menunjukkan performa kuat adalah bank BJB. Komisi III mencatat berbagai langkah progresif yang dilakukan, salah satunya melalui penyaluran pembiayaan bagi pelaku usaha dalam program MBG (Mitigasi Bencana Griya/MBG sesuai konteks Ki bisa sesuaikan).
Program tersebut menjadikan bank BJB sebagai bank daerah pertama yang terlibat langsung dalam sistem virtual account rekening tampungan BGN, yang membuka akses permodalan lebih luas bagi pelaku usaha.
“Keterlibatan bank BJB dalam MBG memberikan dampak signifikan bagi penguatan usaha masyarakat dan peningkatan kredit produktif bank,” jelasnya.
Kinerja tersebut tercermin dari nilai kredit produktif bank BJB yang mencapai Rp 142,89 triliun per September 2025, menunjukkan pertumbuhan sektor pembiayaan yang positif.
Selain itu, bank BJB juga menyediakan berbagai kemudahan fasilitas pembiayaan, termasuk pemanfaatan tempat SPPG sebagai jaminan pengajuan kredit, sehingga pelaku usaha yang masuk dalam skema MBG memiliki akses lebih ringan dan cepat untuk mendapatkan modal.
Heri menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal kinerja seluruh BUMD agar penyertaan modal pemerintah provinsi memberikan manfaat nyata dan tidak berhenti pada laporan kinerja semata.
“BUMD harus menjadi instrumen ekonomi yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah,” tutupnya.