CIREBON, MATAINVESTIGASI.COM — Gelombang perhatian terhadap nasib petambak garam di pesisir utara Jawa Barat kembali mencuat. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady, mendesak pemerintah daerah agar tak lagi menutup mata terhadap kondisi para petambak yang terus berjuang di tengah cuaca ekstrem dan harga jual yang tak menentu.
Menurut Daddy, petambak garam punya peran strategis dalam mendukung kemandirian pangan dan swasembada garam nasional. Tapi ironisnya, kesejahteraan mereka justru masih tertinggal jauh dibanding profesi lain di sektor pertanian.
“Kalau petani padi bisa mendapat asuransi, mestinya petani garam juga bisa memperoleh perlindungan serupa,” tegas Daddy saat dikonfirmasi di Cirebon, Jumat (7/11/2025).
Ia menjelaskan, risiko yang dihadapi petambak garam tidak kalah besar dari petani padi. Ketergantungan pada cuaca membuat produksi garam sangat fluktuatif. Di musim hujan, sebagian besar tambak berhenti berproduksi dan para petambak kehilangan penghasilan.
Karena itu, menurut Daddy, skema perlindungan sosial seperti asuransi gagal panen perlu segera diterapkan agar mereka memiliki jaring pengaman ekonomi.
Tak hanya soal perlindungan, Daddy juga menyoroti terbatasnya akses pasar dan buruknya infrastruktur menuju sentra produksi garam di kawasan pesisir Cirebon dan Indramayu.
“Akses pasar untuk petambak garam di Cirebon harus dibuka seluas-luasnya. Jalan ke lokasi tambak juga perlu dibenahi, seperti halnya jalan menuju sawah,” ujarnya.
Ia menilai, pemerintah provinsi dan kabupaten harus berkolaborasi dalam membuka jalur distribusi, memperbaiki infrastruktur, dan menciptakan sistem logistik yang efisien agar hasil garam rakyat bisa bersaing.
Daddy menambahkan, potensi pesisir utara Jabar masih sangat besar, terutama di Kabupaten Indramayu yang memiliki lahan tambak luas dengan kadar garam tinggi. Sementara Cirebon, kata dia, cenderung lebih dominan di sektor perikanan tangkap.
“Sebenarnya Indramayu lebih besar potensinya. Cirebon lebih ke perikanan, tapi dua-duanya tetap penting,” tuturnya.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, produksi garam Jawa Barat tahun 2024 mencapai 211.044 ton. Namun kontribusi Cirebon anjlok tajam dari 116.490 ton pada 2023 menjadi hanya 34.832 ton pada 2024.
Penurunan drastis itu menjadi alarm bahwa sektor garam rakyat di Jawa Barat sedang tidak baik-baik saja.
Dengan kondisi itu, DPRD Jabar menilai perlu ada langkah nyata dan cepat. Tidak cukup dengan rapat dan data, tapi dengan kebijakan afirmatif yang benar-benar berpihak pada petambak kecil.
