BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat memastikan akan mengawal secara ketat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar resmi menyerahkan nota keuangan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Rabu (5/11/2025) malam.
Rapat yang berlangsung di tengah sorotan publik terhadap efektivitas belanja daerah itu dihadiri Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan, yang membacakan ikhtisar RAPBD 2026.
Ia menjelaskan bahwa penyampaian nota keuangan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2026 antara Gubernur dan Pimpinan DPRD Jabar pada 31 Oktober 2025.
Dalam paparannya, Erwan mengungkapkan target pendapatan daerah sebesar Rp28,78 triliun, dengan rencana belanja mencapai Rp28,49 triliun. Artinya, terdapat surplus sebesar Rp285,99 miliar.
Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp18,85 triliun, Pendapatan Transfer Rp9,90 triliun, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah Rp23,86 miliar.
Sedangkan untuk belanja, alokasinya terbagi atas Belanja Operasi Rp18,99 triliun, Belanja Modal Rp2,90 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp251,51 miliar, serta Belanja Transfer Rp6,34 triliun.
Erwan menegaskan, arah kebijakan fiskal Jabar 2026 akan diarahkan pada penguatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.
“Kita ingin APBD ini efektif dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
Namun DPRD Jawa Barat tak ingin sekadar menjadi lembaga formal yang mengesahkan anggaran. Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara menegaskan, lembaganya akan melakukan pembahasan secara detail di tingkat komisi dan fraksi untuk memastikan arah belanja publik tidak melenceng dari kepentingan masyarakat.
“Nota keuangan ini sudah cukup lengkap, tapi pembahasannya akan tetap kami bedah mendalam. DPRD akan memberi tanggapan resmi pada 13 November mendatang,” kata Iswara yang memimpin jalannya paripurna.
Iswara menambahkan, DPRD Jabar ingin memastikan agar program prioritas yang dicanangkan Pemprov Jabar tahun depan benar-benar realistis dan berpihak pada kebutuhan publik.
Bagi DPRD, kata dia, RAPBD bukan sekadar dokumen angka, tapi peta politik kebijakan yang menentukan arah pembangunan Jawa Barat.
“Kami tidak ingin ada pos anggaran yang tumpang tindih atau tidak jelas manfaatnya. DPRD akan kawal ini dari awal hingga pengesahan,” tegasnya.
Langkah DPRD ini mendapat perhatian publik karena pembahasan RAPBD 2026 dinilai menjadi momentum untuk membuktikan transparansi dan keseriusan legislatif dalam mengontrol eksekutif.
