KABUPATEN BEKASI, MATAINVESTIGASI.COM — Forum pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang digelar di Desa Sukasari, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, berlangsung dinamis. Selain menjadi agenda evaluasi pembangunan daerah, kegiatan tersebut juga berubah menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat terkait berbagai persoalan yang masih terjadi di lingkungan mereka. Sabtu (23/06/2026).
Kegiatan itu dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar IX, Akhmad Marjuki, bersama para ketua RW, tokoh masyarakat, pengurus Kecamatan Partai Golkar, hingga warga Desa Sukasari.
Forum tersebut merupakan bagian dari agenda pengawasan Tahun Anggaran 2026 yang bertujuan memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan tepat sasaran di tengah masyarakat.
Dalam paparannya, Akhmad Marjuki menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam proses pengawasan pembangunan daerah. Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun legislatif, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sebagai pihak yang langsung merasakan dampak pembangunan.
“Masukan dan temuan warga sangat diperlukan agar program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Marjuki di hadapan peserta forum.
Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan tersebut merupakan agenda resmi yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, termasuk dukungan operasional bagi peserta kegiatan.
Pada kesempatan yang sama, Marjuki turut memaparkan sejumlah rencana pembangunan di Kabupaten Bekasi tahun 2026. Salah satu yang menjadi perhatian yakni restrukturisasi ruas Jalan Cikarang–Cibarusah sepanjang 1,9 kilometer yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan kenyamanan masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Pemerintah Desa Sukasari, Zakaria, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan forum pengawasan di wilayahnya. Ia menilai kegiatan tersebut memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan pembangunan secara langsung kepada wakil rakyat.
Zakaria berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan temuan maupun kendala pembangunan yang terjadi di lingkungan mereka agar dapat segera ditindaklanjuti.
Di sisi lain, forum tersebut dimanfaatkan sejumlah warga untuk menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah. Keluhan yang disampaikan mulai dari kondisi gorong-gorong yang tertutup hingga kerusakan jalan akibat proyek penggalian pipa PDAM.
Salah seorang warga bernama Eva mengaku menyampaikan kondisi sebagian gorong-gorong yang tertutup usai proses perbaikan jalan dilakukan. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengganggu aliran air dan memicu genangan saat hujan turun.
Tak hanya itu, Eva juga menyoroti kerusakan jalan di sepanjang Jalan H. Majes yang disebut terjadi akibat aktivitas penggalian pipa PDAM.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Akhmad Marjuki menegaskan bahwa kegiatan pengawasan pembangunan tidak boleh berhenti sebatas agenda seremonial. Ia menilai perlu adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat agar pembangunan berjalan efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegasnya.