BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026 diperkirakan akan memberikan dampak terhadap berbagai sektor ekonomi. Meski tidak secara langsung menyasar mayoritas masyarakat pengguna BBM bersubsidi, kebijakan tersebut dinilai berpotensi memicu kenaikan biaya distribusi hingga harga kebutuhan pokok.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi II Fraksi PKS, H. Budiwanto, S.Si., MM, meminta pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus tidak menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah situasi ekonomi yang masih penuh ketidakpastian.
Menurut Budiwanto, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada kenaikan harga BBM non-subsidi, tetapi juga terhadap dampak berantai yang dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan biaya energi, kata dia, berpotensi meningkatkan ongkos distribusi, biaya produksi, hingga memengaruhi daya beli masyarakat.
“Yang perlu diwaspadai bukan hanya kenaikan harga BBM itu sendiri, tetapi efek berantainya terhadap harga pangan, biaya produksi, dan daya beli masyarakat. Jangan sampai masyarakat mengalami stres ekonomi akibat kenaikan berbagai kebutuhan secara bersamaan,” ujar Budiwanto.
Ia menjelaskan, meningkatnya biaya transportasi dapat menyebabkan harga berbagai komoditas yang dipasok dari luar daerah ikut mengalami kenaikan. Dampak tersebut juga diperkirakan akan dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor industri yang menggunakan BBM non-subsidi sebagai penunjang operasional.
Apabila biaya produksi meningkat, lanjutnya, pelaku usaha kemungkinan akan melakukan penyesuaian harga jual yang pada akhirnya membebani konsumen. Oleh karena itu, pemerintah diminta mengambil langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
Meski demikian, Budiwanto menilai kondisi masih dapat dikendalikan selama pemerintah mempertahankan kebijakan harga Pertalite dan Solar bersubsidi. Menurutnya, kedua jenis BBM tersebut masih menjadi penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat kecil dan sektor produktif.
“Kita berharap pemerintah tetap mempertahankan kebijakan BBM subsidi. Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, menjaga harga BBM subsidi merupakan salah satu langkah penting untuk melindungi daya beli masyarakat,” katanya.
Ia berharap pemerintah terus memantau perkembangan harga di lapangan dan memperkuat kebijakan pengendalian distribusi agar kenaikan BBM non-subsidi tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih luas terhadap perekonomian masyarakat.