KOTA BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat merespons positif aspirasi masyarakat yang mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk menelaah berbagai aspek, mulai dari kebijakan, administrasi, hingga implementasi di lapangan.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, mengatakan berbagai masukan yang disampaikan dalam audiensi akan menjadi bahan pembahasan internal komisi. Menurutnya, apabila pembentukan Pansus dinilai diperlukan untuk mengkaji pelaksanaan SPMB secara komprehensif, maka usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut.
“Kami akan berembuk di Komisi V terkait berbagai aspirasi yang disampaikan hari ini. Jika memang diperlukan pembentukan Pansus untuk melihat administrasi dan pelaksanaan SPMB secara menyeluruh, tentu akan menjadi bahan pembahasan kami. Hasilnya nanti akan kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” ujar Siti seusai menerima audiensi masyarakat terkait pelaksanaan SPMB Tahun 2026 di ruang rapat Komisi V DPRD Jawa Barat, Bandung, Kamis (11/6/2026).
Ia menegaskan, DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengawal penyelenggaraan SPMB agar berlangsung secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan peserta didik baru berjalan sesuai prinsip keadilan.
“Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antara masyarakat, DPRD dan pemerintah daerah guna mewujudkan sistem penerimaan murid baru yang lebih baik, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Jawa Barat,” ucap Siti.
Audiensi tersebut menjadi wadah dialog antara masyarakat, DPRD Jawa Barat, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menyerap berbagai masukan sebagai bahan perbaikan tata kelola pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan SPMB.
Sementara itu, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan sistem yang ada.
“Masukan yang disampaikan sangat produktif untuk memperbaiki dan membenahi tata kelola yang ada. Kami akan terus menginformasikan perkembangan serta langkah-langkah yang sudah dan akan kami kerjakan,” kata Firman.