CIANJUR, MATAINVESTIGASI.COM — Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong percepatan pembangunan fasilitas tambahan kolam labuh di Pelabuhan Perikanan Jayanti, Kabupaten Cianjur. Proyek tersebut dinilai mendesak karena menyangkut keselamatan kerja hingga keberlangsungan ekonomi ribuan nelayan yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas melaut di kawasan tersebut. Rabu (20/05/2026).
Dorongan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Dra. Hj. Lina Ruslinawati usai melakukan peninjauan langsung serta berdialog dengan para nelayan di Pelabuhan Jayanti.
Dalam kunjungan tersebut, Lina menerima banyak keluhan terkait keterbatasan kapasitas kolam labuh yang dinilai sudah tidak lagi memadai dibanding jumlah armada nelayan yang terus bertambah setiap tahun.
Berdasarkan data rukun nelayan setempat, terdapat sekitar 2.000 nelayan dengan jumlah perahu yang juga mencapai kurang lebih 2.000 unit. Namun, fasilitas kolam labuh yang tersedia saat ini disebut hanya mampu menampung sekitar 300 perahu.
Kondisi tersebut membuat sebagian besar nelayan terpaksa menambatkan perahunya di laut lepas, sehingga sangat rentan terdampak cuaca buruk dan gelombang tinggi.
“Artinya, ada ribuan perahu yang terpaksa bersandar di laut lepas. Ketika ombak besar datang, perahu-perahu ini rentan terisi air, karam, bahkan hanyut terbawa arus. Bagi nelayan, kehilangan perahu berarti kehilangan mata pencaharian utama untuk menghidupi keluarga mereka. Pembangunan kolam labuh ini adalah kebutuhan yang sudah sangat mendesak sejak lama,” ujar Lina.
Menurut Lina, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung perluasan kolam labuh tersebut. Namun hingga kini, rencana pembangunan masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Salah satu hambatan yang mencuat yakni belum tercapainya kesepahaman dengan sebagian kecil pedagang yang memanfaatkan area sekitar pelabuhan. Padahal, lahan tersebut disebut merupakan aset resmi milik pemerintah yang direncanakan untuk mendukung pengembangan kawasan pelabuhan.
Lina mengaku memahami kondisi para pedagang yang menggantungkan penghasilan di area tersebut. Meski demikian, ia meminta semua pihak melihat persoalan ini secara lebih luas, terutama menyangkut kepentingan ribuan nelayan dan masa depan kawasan Pelabuhan Jayanti.
“Kami sangat memahami bahwa para pedagang juga sedang mencari nafkah di sana. Namun, kita juga tidak boleh lupa bahwa lahan tersebut adalah aset pemerintah yang akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat yang jauh lebih luas, khususnya keselamatan ribuan nelayan. Kita ingin semua berjalan selaras,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Lina juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu maupun oknum yang diduga mencoba memanfaatkan situasi untuk mempengaruhi para pedagang sehingga proses pembangunan berjalan lambat. Karena itu, Komisi II DPRD Jabar berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan melalui pendekatan persuasif dan komunikasi yang terbuka.
Ia khawatir jika persoalan ini terus berlarut, akan memicu kekecewaan mendalam di kalangan nelayan yang selama ini menunggu realisasi pembangunan kolam labuh.
Untuk itu, Komisi II DPRD Jabar berharap Gubernur Jawa Barat dapat turun langsung meninjau kondisi di Pelabuhan Jayanti agar proses komunikasi dengan masyarakat berjalan lebih baik dan solusi konkret segera diambil.
“Pendekatan terbaik adalah dialog yang hati ke hati. Kami sangat berharap Pak Gubernur bisa hadir langsung di tengah-tengah masyarakat Jayanti. Kehadiran pemimpin biasanya akan memberikan ketenangan, meluluhkan ego, dan membawa solusi yang adil. Mari kita kesampingkan ego sektoral demi membangun masa depan Jayanti yang lebih baik,” tutup Lina.