BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Cabang Dinas Kelautan Wilayah Utara di Cijengkol, Kabupaten Subang, Senin (22/12/2025). Kunjungan tersebut dipimpin Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Golkar, Agung Yansusan, sebagai bagian dari agenda pengawasan dan evaluasi kinerja mitra kerja di sektor kelautan dan perikanan.
Dalam kunjungan itu, Komisi II DPRD Jabar menerima paparan langsung terkait kondisi lapangan, capaian program, hingga berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya kelautan di wilayah utara Jawa Barat. DPRD menilai komunikasi langsung dengan cabang dinas menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan daerah berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat pesisir.
Agung Yansusan menegaskan, wilayah utara Jawa Barat memiliki posisi strategis dalam pembangunan sektor kelautan. Berada di kawasan Laut Jawa dengan karakteristik perairan dangkal dan relatif tenang, wilayah ini dinilai sangat potensial untuk pengembangan perikanan tangkap maupun budidaya, berbeda dengan wilayah selatan yang didominasi laut dalam dan gelombang besar.
Potensi tersebut tercermin dari kontribusi wilayah utara sebagai penyokong utama produksi perikanan tangkap di Jawa Barat. Berdasarkan data tahun 2022, produksi perikanan tangkap di wilayah utara mencapai sekitar 243.354 ton, angka yang menunjukkan peran vital kawasan ini terhadap ketahanan pangan dan ekonomi daerah.
“Komisi II menekankan perlunya strategi yang lebih terarah dan efektif agar pengelolaan sumber daya kelautan benar-benar optimal dan berkelanjutan,” ujar Agung.
Selain menyerap informasi, kunjungan kerja ini juga difokuskan pada evaluasi pelaksanaan Program Kerja Tahun 2025. DPRD ingin memastikan target peningkatan produktivitas perikanan dapat tercapai, baik dari sektor tangkap maupun budidaya, serta memberi manfaat langsung bagi nelayan.
Agung menambahkan, DPRD Jabar mendorong agar keberadaan Cabang Dinas Kelautan Wilayah Utara tidak sebatas menjalankan fungsi administratif, melainkan mampu menghadirkan program konkret yang berdampak pada kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, khususnya di Kabupaten Subang dan daerah sekitarnya.
“Kantor cabang dinas harus menjadi ujung tombak pelayanan dan pemberdayaan nelayan. Itu yang terus kami dorong melalui fungsi pengawasan DPRD,” pungkasnya.