KABUPATEN CIREBON, MATAINVESTIGASI.COM — Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat menekankan pentingnya transformasi peran Bank BJB agar tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan perusahaan dan deviden daerah, tetapi juga mampu hadir sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi III ke Kantor Cabang Bank BJB Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (7/5/2026).
Dalam evaluasi tersebut, DPRD Jabar menilai kinerja Bank BJB secara umum menunjukkan tren positif. Pertumbuhan laba, peningkatan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), hingga penyaluran kredit disebut mengalami perkembangan yang cukup baik dan menjadi indikator stabilitas perusahaan perbankan milik daerah tersebut.
Namun di balik capaian bisnis itu, Komisi III DPRD Jabar meminta agar Bank BJB memperkuat fungsi sosial dan keberpihakannya terhadap masyarakat kecil, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Jajang Rohana, S.Pd.I, mengatakan penguatan program pembiayaan berbasis kerakyatan harus menjadi prioritas, termasuk melalui optimalisasi program Kredit Mesra yang selama ini menyasar pelaku usaha kecil.
“Kami mendorong agar program Kredit Mesra dan dukungan terhadap UMKM terus diperkuat. Ini penting agar Bank BJB benar-benar hadir sebagai solusi bagi masyarakat kecil,” ujar Jajang.
Menurutnya, keberadaan bank pembangunan daerah harus mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, bukan hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan konvensional yang mengejar profitabilitas.
Selain penguatan sektor UMKM, Komisi III juga menyoroti maraknya praktik pinjaman online ilegal dan rentenir atau yang kerap dikenal masyarakat dengan istilah bank emok. DPRD Jabar menilai fenomena tersebut masih menjadi persoalan serius yang membebani masyarakat akibat bunga tinggi dan pola pinjaman yang tidak sehat.
“Kami berharap Bank BJB dapat mengambil peran lebih aktif dalam memberikan alternatif pembiayaan yang sehat, sehingga masyarakat tidak lagi terjerat pinjaman dengan bunga mencekik,” tegas H. Jajang Rohana.
Dari sisi operasional, DPRD Jabar turut mencatat adanya efisiensi kinerja yang terlihat dari rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) yang berhasil ditekan. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) mengalami sedikit kenaikan, meski dinilai masih berada dalam batas aman.
“Secara umum, kami melihat kinerja Bank BJB Cabang Sumber cukup baik dan menunjukkan tren yang positif. Ini menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah,” ujar Jajang.
Meski demikian, Komisi III mengingatkan agar Bank BJB tetap berhati-hati dalam ekspansi kredit komersial. Sektor tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) akibat kredit macet.
Karena itu, DPRD Jabar meminta Bank BJB menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan, terutama dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat di wilayah Cirebon maupun Jawa Barat secara umum.
“Kami ingin Bank BJB tidak hanya tumbuh secara bisnis, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.