BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM – Isu-isu tentang dinamika keluarga dan kesejahteraan sosial kembali mencuat saat Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar diskusi bersama mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, IPB University.
Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara kalangan akademisi dan legislatif untuk membedah berbagai tantangan sosial yang tengah dihadapi keluarga di tengah pesatnya pembangunan Jawa Barat.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, yang memimpin langsung diskusi tersebut menilai, kolaborasi antara lembaga pendidikan dan pemerintah daerah penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada penguatan kualitas keluarga.
“Kami berdiskusi bagaimana ilmu dan kebijakan bisa saling berhubungan, serta langkah efektif menjaga ketahanan keluarga di Jawa Barat,” ujar Siti Muntamah, di Bandung, Senin (10/11/2025).
Dalam forum yang turut dihadiri DP3AKB Jawa Barat serta BKKBN Provinsi Jawa Barat itu, berbagai masalah sosial mengemuka—mulai dari tingginya angka perceraian, kekerasan terhadap anak, hingga gangguan kesehatan mental di tengah masyarakat.
Siti menilai, persoalan-persoalan tersebut menjadi sinyal bahwa pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah perlu diperkuat, baik dari sisi implementasi maupun dukungan anggaran.
“Jawa Barat ini penduduknya terbesar, jumlah keluarganya pun paling banyak. Artinya, problem yang muncul juga kompleks. Maka, kebijakan yang ada perlu kita evaluasi, mungkin direvisi, atau bahkan ditambah jika dibutuhkan,” tambahnya.
Angka Perceraian di Jabar Jadi Sorotan Serius. Salah satu isu paling disorot adalah tingginya angka perceraian di Jawa Barat. Komisi V DPRD Jabar menilai, tren ini tak bisa dianggap remeh karena berdampak langsung pada kesejahteraan anak dan stabilitas sosial.
Sebagai langkah awal, Komisi V berencana memanggil dinas terkait untuk menggali akar persoalan dan mencari solusi konkret. Siti menegaskan, pihaknya ingin memastikan bahwa peraturan daerah yang sudah ada benar-benar menjadi payung hukum efektif bagi pembangunan keluarga harmonis.
“Kami akan terus mendorong penambahan anggaran bagi dinas yang menangani isu keluarga. Karena kalau keluarga kuat, masyarakat juga kuat,” tegasnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus memiliki dampak nyata (outcome) bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, bukan sekadar menjadi program administratif di atas kertas.
