BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Penanganan banjir di Jawa Barat kembali jadi sorotan publik usai pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menegaskan siap turun tangan langsung mengatasi banjir di Bandung Raya, namun enggan disebut melakukan “one man show”.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Yod Mintaraga, menilai bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara sepihak. Ia menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.
“Kalau menurut saya, semuanya bisa dikerjasamakan. Misalkan wilayah itu wewenangan pusat, provinsi, atau kabupaten/kota, ya duduk bersama,” ujar Yod, Senin (10/11/2025).
Yod menjelaskan, bencana banjir tidak bisa dianggap persoalan lokal. Sebab, aliran air dan dampaknya sering kali melintasi batas administratif antarwilayah. Karena itu, peran Gubernur sebagai koordinator wilayah dinilai sangat krusial untuk memastikan kebijakan dan aksi di lapangan berjalan serentak.
“Harus ada satu koordinasi di bawah Gubernur sebagai Kepala Wilayah. Karena bencana itu tidak lokal, apalagi banjir, bisa lintas kabupaten dan kota,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menginstruksikan seluruh kepala daerah di kawasan Bandung Raya untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir. Ia bahkan menyatakan siap turun langsung jika penanganan di daerah lamban.
Namun, Dedi menegaskan, langkahnya bukan bentuk dominasi, melainkan respon terhadap situasi darurat.
“Kalau agak lamban, nanti provinsi turun. Tapi kalau gubernur turun langsung, jangan dibilang one man show, karena ini darurat. Saya tidak mesti nunggu rapat,” tegasnya saat apel siaga bencana di Gedung Sate, Bandung, Rabu (5/11/2025).
Dedi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara gubernur, bupati, dan wali kota, khususnya dalam penanganan banjir Dayeuhkolot yang nyaris terjadi setiap tahun. Ia meminta agar daerah lebih aktif mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan saluran dan drainase.
“Banjir Dayeuhkolot itu butuh kesatuan antara gubernur, bupati, dan wali kota. Itu sinyal saya waktu bicara di DPRD, supaya ada langkah konkret di lapangan,” tuturnya.
Menurut Yod, semangat gubernur untuk turun tangan memang positif, tapi harus dibarengi koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Ia menegaskan bahwa solusi banjir tidak bisa ditangani secara simbolik, melainkan melalui kerja kolektif lintas sektor.
“Kita dukung semangat itu, tapi semua pihak harus satu visi. Jangan sampai ada ego sektoral, karena dampaknya dirasakan masyarakat luas,” pungkas Yod.
