KUNINGAN, MATAINVESTIGASI.COM — Suasana Jalan Siliwangi, Kabupaten Kuningan, kini berubah wajah. Deretan lapak yang dulu semrawut, kini tertata rapi di kawasan kuliner terpadu bernama Pusat Kuliner dan Parkir (Puspa). Para pedagang kaki lima (PKL) yang dulu berjualan di pinggir jalan, kini menempati lokasi yang lebih layak tanpa kehilangan pelanggan.
Bagi DPRD Provinsi Jawa Barat, perubahan ini bukan sekadar penataan, tapi contoh nyata keberhasilan menyeimbangkan antara pembangunan kota dan ekonomi rakyat kecil.
Anggota Komisi I DPRD Jabar, Toto Suharto, menilai langkah Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menata dan merelokasi para PKL patut diapresiasi. Menurutnya, cara yang dilakukan Kuningan bisa menjadi model penataan humanis bagi daerah lain, terutama bagi kota-kota yang sedang berbenah tanpa ingin mematikan aktivitas ekonomi warganya.
“Sekarang para PKL di Kuningan sudah jauh lebih tertib dan sadar aturan, karena mereka dipindahkan ke tempat yang layak. Yang penting pemerintah menyiapkan lokasi dulu sebelum penataan dilakukan,” ujar Toto di Kuningan, Senin (3/11/2025).
Menurutnya, kunci keberhasilan penataan di Kuningan adalah pendekatan dialogis. Pemerintah tidak serta-merta menggusur, melainkan duduk bersama dengan para pedagang untuk mencari titik temu antara kepentingan ekonomi dan estetika kota.
“Kalau pemerintah datang dengan dialog, bukan penertiban sepihak, pasti masyarakat bisa menerima. PKL juga merasa diperhatikan,” tambahnya.
Konsep Puspa Siliwangi di Kuningan dinilai DPRD Jabar bisa menjadi referensi penataan PKL di daerah lain, termasuk Kota Cirebon yang tengah menghadapi persoalan serupa di kawasan Sungai Sukalila.
Toto menegaskan, keberadaan PKL tidak bisa dipisahkan dari denyut ekonomi rakyat. Karena itu, kebijakan penataan tidak boleh hanya fokus pada keindahan kota, tetapi juga harus memberi ruang bagi pelaku usaha kecil untuk tumbuh.
“PKL itu bagian penting dari ekonomi rakyat. Pemerintah harus hadir dengan solusi, bukan larangan. Konsep seperti di Kuningan ini bisa ditiru. Intinya, sediakan dulu tempatnya, baru lakukan penataan,” tegas Toto.
Sementara itu, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menegaskan, pembangunan Puspa Siliwangi bukan sekadar proyek fisik, melainkan wujud keberpihakan pemerintah pada ekonomi kerakyatan.
Ia menjelaskan, kawasan tersebut dirancang sebagai ruang usaha yang tertib, bersih, dan menarik, sekaligus menjadi titik kumpul kuliner khas Kuningan.
“PKL adalah wajah ekonomi rakyat. Mereka harus diberi ruang untuk tumbuh tanpa mengabaikan ketertiban dan keindahan kota,” ujar Dian.
Sebagai bentuk dukungan, pemerintah daerah menyalurkan dana stimulan sebesar Rp300 ribu per pedagang untuk 367 PKL binaan di kawasan Puspa Siliwangi selama periode Juli–September 2025.
Tak berhenti di situ, Pemkab Kuningan juga membantu promosi produk kuliner lokal melalui pembuatan katalog makanan dan minuman khas daerah, serta mendorong transaksi digital agar pedagang bisa menyesuaikan diri dengan zaman.
“Kami berkoordinasi dengan tiga paguyuban PKL untuk menjaga kebersihan, inovasi menu, dan memperluas transaksi non-tunai. Ini bukti bahwa pemerintah hadir dan peduli,” tuturnya.
Dengan konsep penataan yang menyentuh sisi sosial dan ekonomi, Kuningan kini jadi wajah baru penataan PKL di Jawa Barat — di mana ketertiban dan kesejahteraan bisa berjalan berdampingan.