Pemerintah Didesak Tindak Cepat Sekolah Rusak, DPRD Jabar Soroti Aspek Keselamatan Siswa

BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Rentetan peristiwa ambruknya bangunan sekolah di Jawa Barat kembali menyita perhatian publik. Belum usai kasus ambruknya atap di SMKN 1 Cileungsi dua bulan lalu, kini kejadian serupa menimpa SMKN 1 Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang menyebabkan sejumlah siswa mengalami luka-luka. Tak lama berselang, SMP 1 Pasundan Kota Bandung juga mengalami hal serupa.

Kondisi ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat angkat bicara. Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar, Zaini Shofari, menegaskan bahwa pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keamanan fisik bangunan sekolah di seluruh kabupaten dan kota.

“Ini pelajaran penting tentang konsep sekolah aman. Jangan hanya bicara soal mitigasi bencana seperti banjir atau gempa, tapi juga tentang kekuatan struktur bangunannya,” ujar Zaini, Senin (3/11/2025).

Zaini menilai, kondisi bangunan sekolah yang tiba-tiba ambruk tanpa adanya faktor cuaca ekstrem merupakan tanda lemahnya pengawasan dan pengecekan rutin. Ia mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan audit teknis secara berkala, agar insiden seperti di Bogor tidak kembali terulang.

“Evaluasi nyata terhadap fisik gedung harus dilakukan secara rutin. Kita tidak bisa menunggu bangunan runtuh baru bertindak,” tegasnya.

Menurutnya, pemeriksaan berkala terhadap kondisi fisik sekolah sebenarnya sudah masuk dalam proses akreditasi pendidikan, sehingga pihak sekolah pun memiliki tanggung jawab dalam hal tersebut. Namun, keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu kendala utama yang perlu disinergikan dengan dukungan pemerintah pusat.

“Ini bukan hanya tugas pemerintah provinsi. Pemerintah pusat juga harus ikut karena anggaran kita terbatas,” tambahnya.

Zaini juga meminta agar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat segera turun tangan menangani bangunan sekolah yang rusak, terutama di SMKN 1 Gunung Putri, agar proses belajar mengajar bisa kembali berjalan normal tanpa rasa was-was.

“Kami mendorong pemerintah provinsi, khususnya Dinas Pendidikan, untuk segera menindaklanjuti kejadian ini. Jangan biarkan siswa kehilangan rasa aman di sekolahnya,” tutup Zaini.