BANDUNG, MATAINVESTIGASI-.COM — Di tengah tekanan fiskal akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, DPRD Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.
Kesepakatan itu menjadi tonggak penting arah kebijakan pembangunan Jabar tahun depan — yang kini berfokus pada efisiensi dan penguatan sektor-sektor yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, menjelaskan bahwa dokumen KUA-PPAS tersebut disahkan setelah melalui proses pembahasan panjang antara legislatif dan eksekutif.
“Mulai hari ini, dokumen itu resmi kita tetapkan sebagai KUA-PPAS 2026. Artinya, sudah bukan rancangan lagi, tapi kesepakatan final,” tegas Iswara dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jumat (31/10).
Ia mengungkapkan, semula Pemprov Jabar mengajukan proyeksi APBD 2026 sebesar Rp31 triliun, namun harus direvisi setelah adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat senilai Rp2,458 triliun.
“Penyesuaian membuat totalnya menjadi Rp28,4 triliun. Tapi setelah pembahasan dengan komisi dan Banggar, kita sepakati naik sedikit menjadi Rp29,1 triliun,” ujarnya.
Meski mengalami penurunan nilai anggaran, Iswara menegaskan tidak ada program prioritas yang dihentikan. Pemangkasan justru dilakukan di sisi belanja penunjang, seperti perjalanan dinas, makan minum, alat tulis kantor (ATK), dan biaya administrasi umum.
“Intinya, kegiatan strategis Pemprov tetap jalan. Yang kita hemat itu kegiatan seremonial dan administratif,” kata politisi asal Partai Golkar tersebut.
Dalam rancangan APBD 2026, Jawa Barat tetap mempertahankan sekitar 350 program dan 1.305 subkegiatan. Fokus utamanya ialah pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta peningkatan pelayanan publik.
Menurut Iswara, pengurangan kali ini berbeda dengan efisiensi tahun 2025 yang dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Kalau 2025 efisiensi karena Inpres, tahun ini karena kebijakan pusat yang mengurangi TKD. Tapi semangatnya sama: memastikan anggaran digunakan seefektif mungkin,” tuturnya.
Ia menambahkan, kebijakan efisiensi di tahun sebelumnya justru membuahkan hasil positif. Realokasi anggaran sebesar Rp4,1 triliun berhasil diarahkan ke program produktif seperti pembangunan jalan, jembatan, jaringan irigasi, ruang kelas baru, puskesmas, dan rumah sakit.
“Efisiensi bukan berarti mengurangi manfaat. Justru kita ubah arah belanja agar hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” kata Iswara.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan. Menurutnya, penghematan perlu dilakukan agar roda pemerintahan tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan publik.
“Kami harus realistis. Dana transfer dari pusat berkurang Rp2,4 triliun, otomatis APBD 2026 turun jadi sekitar Rp29,1 triliun dari rencana awal Rp31 triliun,” kata Dedi.
Ia menyebut, sejumlah pos belanja yang dikurangi meliputi perjalanan dinas, konsumsi rapat, listrik, air, dan pemeliharaan aset. Bahkan, sebagian ASN Pemprov Jabar akan menerapkan sistem kerja WFH (Work From Home) untuk menekan biaya operasional.
“Semakin banyak orang di kantor, semakin besar biaya air, listrik, dan internet. WFH jadi langkah efisiensi yang paling masuk akal,” ujarnya.
Baik DPRD maupun Pemprov Jabar sepakat, arah pembangunan 2026 akan menitikberatkan pada peningkatan kualitas manusia Jawa Barat, dengan tiga sektor utama yakni pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan di seberapa besar anggarannya, tapi di seberapa besar manfaatnya. Kita ingin APBD 2026 benar-benar menyentuh rakyat,” pungkas Iswara.