KBB, MATAINVESTIGASI.COM — Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat terus mendorong agar kinerja perbankan daerah tidak hanya stabil, tetapi juga semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dalam kunjungan kerja yang dilakukan ke Bank BJB Cabang Padalarang, sekaligus meninjau langsung pembangunan gedung baru yang hingga kini belum difungsikan secara maksimal.
Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, H. Jajang Rohana, menilai secara umum kinerja Bank BJB Cabang Padalarang menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Ia memaparkan bahwa sejumlah indikator utama, mulai dari dana pihak ketiga (DPK), penyaluran kredit, hingga perolehan laba, terus menunjukkan tren peningkatan.
Tak hanya itu, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) juga mengalami penurunan. Kondisi tersebut diperkuat dengan meningkatnya dana murah, yang menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan dan stabilitas keuangan perbankan.
“Secara keseluruhan kinerja Bank BJB Cabang Padalarang ini sangat baik. DPK, kredit, dan laba semuanya menunjukkan tren positif, bahkan NPL mengalami penurunan. Ini menjadi indikator bahwa pengelolaan berjalan optimal dan prospeknya ke depan cukup menjanjikan,” ujar Jajang saat melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka evaluasi kinerja mitra kerja Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026, Rabu (8/4/2026).
Meski demikian, di tengah capaian kinerja yang dinilai positif, Komisi III menyoroti persoalan yang dinilai cukup krusial, yakni belum optimalnya pemanfaatan gedung baru Bank BJB Cabang Padalarang. Padahal, keberadaan gedung tersebut diharapkan mampu menunjang peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah.
Menurut Jajang, kondisi ini menjadi ironi. Di satu sisi, kinerja keuangan menunjukkan tren yang sehat dan menjanjikan, namun di sisi lain fasilitas pelayanan yang lebih representatif justru belum dimaksimalkan.
Ia pun menegaskan bahwa capaian positif yang telah diraih seharusnya bisa menjadi contoh bagi kantor cabang lainnya dalam meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Namun, hal itu harus dibarengi dengan percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan yang layak.
“Kami mendorong agar pembangunan kantor ini segera diselesaikan. Kasihan nasabah yang selama ini beraktivitas di lokasi lama yang berada di dekat pasar, sehingga kurang nyaman. Padahal bangunan baru sudah ada, tinggal dimaksimalkan pemanfaatannya,” pungkasnya.
Dorongan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa DPRD tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kinerja, tetapi juga sebagai pendorong percepatan agar setiap pembangunan yang telah menggunakan anggaran dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.