KOTA DEPOK, MATAINVESTIGASI.COM — Upaya memperkuat ekonomi kerakyatan terus menjadi perhatian Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat. Melalui kunjungan kerja ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, legislatif ingin memastikan bahwa program pembinaan koperasi dan UMKM yang telah digulirkan pemerintah benar-benar berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha di daerah.
Peninjauan ini tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan menjadi bagian dari proses evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi lokal. Kota Depok dipilih karena dinilai memiliki potensi besar, terutama dari kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati, menegaskan bahwa di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif, pelaku usaha mikro dan koperasi tidak bisa lagi bertahan dengan pola lama. Adaptasi terhadap teknologi menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan.
“Kami ingin memastikan bahwa koperasi dan usaha mikro binaan di Kota Depok mendapatkan pendampingan yang tepat sasaran. Kota Depok memiliki potensi besar dengan kontribusi UMKM yang signifikan terhadap PDRB, sehingga sinergi antara kebijakan Provinsi dan implementasi di tingkat Kota harus berjalan selaras,” ujar Lina saat kunjungan kerja, Rabu (8/4/2026).
Selain aspek teknologi, Komisi II juga menyoroti persoalan mendasar dalam tata kelola kelembagaan koperasi. Menurut Lina, koperasi harus didorong untuk naik kelas, tidak lagi sekadar menjadi badan usaha konvensional, tetapi mampu bertransformasi menjadi lembaga kemitraan investasi yang modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Dalam pertemuan tersebut, DKUM Kota Depok memaparkan sejumlah capaian program, termasuk perkembangan Wirausaha Baru (WUB) serta peningkatan jumlah perempuan pengusaha yang terus didorong untuk mencapai kemandirian ekonomi. Data terkait penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan omzet pelaku usaha binaan menjadi indikator penting yang disampaikan kepada DPRD sebagai bahan evaluasi.
“Data mengenai penyerapan tenaga kerja dan peningkatan omzet pelaku usaha binaan menjadi poin penting yang disampaikan kepada legislatif. Kunjungan ini juga mencakup diskusi mengenai tantangan di lapangan, seperti akses pemasaran yang lebih luas dan standarisasi produk melalui Rumah Kemasan yang tengah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Depok,” ucap Lina.
Tak berhenti pada pemaparan capaian, diskusi juga mengerucut pada berbagai kendala yang masih dihadapi pelaku usaha di lapangan. Akses pasar yang terbatas serta kebutuhan standarisasi produk dinilai menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar UMKM mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Hasil dari kunjungan ini, lanjut Lina, akan dirumuskan sebagai bahan evaluasi strategis bagi DPRD Jawa Barat, khususnya dalam penyusunan kebijakan anggaran dan regulasi yang lebih tepat sasaran serta berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat.
“Komisi II berkomitmen untuk terus mendorong program-program inovatif yang dapat memperkuat daya saing koperasi dan UMKM di seluruh wilayah Jawa Barat, khususnya di Kota Depok sebagai salah satu sentra ekonomi kreatif penyangga ibu kota,” tutup Lina.