KOTA BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan di hampir seluruh wilayah Jawa Barat dinilai tidak hanya memiliki dampak sosial bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi daerah apabila dikelola secara tepat dan berpihak kepada masyarakat kecil.
Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Heri Ukasah, menilai program tersebut dapat menjadi instrumen penguatan ekonomi kerakyatan karena melibatkan banyak sektor, mulai dari distribusi pangan, pelaku UMKM, hingga aktivitas usaha masyarakat di tingkat lokal.
Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, pemerintah daerah dituntut menghadirkan program yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat bawah.
“Program MBG jangan hanya dipandang sebagai program bantuan semata, tetapi harus menjadi bagian dari strategi besar membangun ekonomi kerakyatan. Jika dikelola dengan baik, program ini bisa menciptakan perputaran ekonomi baru di tingkat desa dan kecamatan,” ujar Heri Ukasah kepada elJabar.com.
Ia menjelaskan, Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki tantangan yang tidak ringan dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Mulai dari ketimpangan pembangunan antarwilayah, tingginya angka pengangguran, hingga lemahnya daya beli masyarakat masih menjadi persoalan yang harus ditangani secara serius.
Karena itu, Heri menilai pelaksanaan Program MBG harus mampu melibatkan masyarakat lokal agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan secara luas.
Menurutnya, apabila distribusi bahan pangan, pengadaan kebutuhan pokok, hingga operasional program melibatkan petani lokal, pelaku UMKM, dan kelompok usaha kecil di daerah, maka program tersebut dapat menciptakan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kalau distribusi bahan pangan, pengadaan kebutuhan, hingga operasional program melibatkan pelaku usaha lokal, maka uang akan berputar di daerah. Ini yang penting. Jangan sampai program besar tetapi manfaat ekonominya justru dinikmati pihak luar,” katanya.
Selain menyoroti potensi ekonomi, Heri Ukasah juga menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan Program MBG. Ia meminta pemerintah daerah, aparat pengawas, hingga masyarakat ikut memastikan program berjalan transparan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Menurutnya, berbagai potensi penyimpangan harus diantisipasi sejak awal, mulai dari pembagian kuota yang tidak merata, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, hingga dugaan kepentingan kelompok tertentu dalam pelaksanaan program.
“Kepercayaan masyarakat itu mahal. Jangan sampai program yang sebenarnya baik justru menimbulkan kegaduhan karena lemahnya pengawasan. Semua pihak harus menjaga agar bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Heri menilai kondisi ekonomi Jawa Barat saat ini mulai menunjukkan perkembangan positif di sejumlah sektor, terutama industri, perdagangan, dan UMKM. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terlihat baik di atas angka statistik semata.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi harus diukur dari sejauh mana masyarakat kecil benar-benar merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan rakyat kecil. Jangan hanya bagus di data statistik, tetapi masyarakat masih kesulitan mencari pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup,” ujarnya.
Heri juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat sektor ekonomi berbasis lokal dan memperluas dukungan terhadap pelaku UMKM. Ia menilai UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Jawa Barat yang terbukti mampu bertahan di tengah berbagai situasi krisis ekonomi.
Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur juga dinilai perlu terus diarahkan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut Heri, infrastruktur yang memadai akan membuka akses perdagangan, mempercepat distribusi hasil produksi, hingga meningkatkan daya tarik investasi di daerah.
Dalam menghadapi persaingan ekonomi ke depan, Heri turut mendorong generasi muda Jawa Barat agar mulai membangun kreativitas dan kemandirian ekonomi melalui berbagai inovasi usaha.
“Anak muda Jawa Barat harus berani berinovasi dan menciptakan peluang usaha sendiri. Pemerintah juga harus hadir memberikan pelatihan, akses modal, dan pendampingan,” katanya.
Ia optimistis Jawa Barat memiliki potensi besar menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional apabila seluruh elemen mampu menjaga stabilitas sosial, keamanan, serta iklim investasi yang sehat. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus tetap berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat luas.
“Jangan sampai pembangunan hanya dinikmati segelintir orang. Ekonomi Jawa Barat harus tumbuh bersama rakyat, karena tujuan utama pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.