INTAN JAYA, MATAINVESTIGASI.COM – Ketegangan di Papua kembali meningkat setelah beredar tuduhan adanya pembantaian warga sipil di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan bahwa tidak ada tindakan pelanggaran HAM dalam operasi militer tersebut dan menolak tudingan bahwa korban berasal dari kalangan sipil. Rabu (22/10/2025).
Peristiwa ini pertama kali mencuat setelah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang dipimpin aktivis Benny Wenda di Inggris, mengklaim bahwa lebih dari 10 warga sipil tewas akibat kontak senjata antara aparat keamanan dan kelompok separatis bersenjata di Desa Soanggama.
ULMWP menilai operasi tersebut sebagai “pembantaian”, dan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk tim investigasi independen.
Namun, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Nugraha Gumilar, membantah keras klaim tersebut.
“Tidak benar ada pembantaian warga sipil. Yang tewas adalah anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang melakukan penyerangan terhadap aparat kami,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025).
“Operasi dilakukan sesuai prosedur dan hukum yang berlaku. Kami pastikan tidak ada pelanggaran terhadap warga non-kombatan,” tambahnya.
Berdasarkan laporan TNI, sebanyak 14 orang anggota KKB dinyatakan tewas dalam kontak senjata yang berlangsung selama dua hari. Dalam operasi tersebut, aparat juga menyita sejumlah senjata api, amunisi, dan dokumen organisasi separatis.
Di sisi lain, aktivis HAM lokal dan organisasi internasional seperti Amnesty International Indonesia menyebut bahwa data di lapangan masih simpang siur. Mereka menilai perlu adanya pemeriksaan independen untuk memastikan status para korban.
“Keterbatasan akses jurnalis dan lembaga independen di wilayah Intan Jaya membuat informasi sulit diverifikasi. Karena itu, investigasi terbuka sangat penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap warga sipil,” ujar Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena.
Ketegangan di Papua Tengah, khususnya di Intan Jaya, memang terus meningkat sejak awal tahun. Wilayah tersebut dikenal sebagai zona merah konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok separatis. Beberapa laporan menyebutkan adanya pemindahan warga sipil ke daerah sekitar akibat operasi militer berkelanjutan.
Konflik di Papua telah berlangsung selama beberapa dekade dan kerap disertai tudingan pelanggaran hak asasi manusia. Meski pemerintah berulang kali menegaskan bahwa operasi di Papua dilakukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional, kelompok pro-kemerdekaan menilai kebijakan militerisasi justru memperburuk ketegangan sosial.
Dalam pernyataannya, Benny Wenda menyebut bahwa insiden di Intan Jaya adalah bukti kegagalan pemerintah Indonesia dalam melindungi hak hidup warga Papua.
“Kami meminta komunitas internasional untuk turun tangan. Dunia tidak boleh diam ketika warga Papua terus menjadi korban konflik bersenjata,” ujar Wenda melalui pernyataan resminya yang diterbitkan laman resmi ULMWP.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan RI menyatakan pemerintah tetap berkomitmen pada pendekatan keamanan yang terukur serta membuka ruang bagi pendekatan kesejahteraan dan dialog.
“Kami mendukung langkah transparansi, tapi tuduhan yang tidak berdasar justru berpotensi memperkeruh situasi di lapangan,” kata juru bicara Kemhan, Brigjen Edwin Mananta.
Hingga berita ini diterbitkan, akses media dan lembaga independen ke lokasi kejadian masih terbatas. Laporan tambahan akan dikonfirmasi melalui sumber resmi pemerintah daerah dan organisasi kemanusiaan di Papua.