BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Di tengah geliat pembangunan jalan dan fasilitas publik di Provinsi Jawa Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (DPRD Jabar) melalui Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa setiap proyek infrastruktur harus mengutamakan kualitas, bukan sekadar kuantitas.
Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Rizaldy D. Priambodo, S.Si (Fraksi Gerindra) mengatakan bahwa masih ditemukan banyak jalan dan fasilitas publik baru yang rusak dalam waktu singkat setelah peresmian.
“Kami tidak ingin pembangunan infrastruktur di Jawa Barat hanya menjadi angka dalam laporan tahunan. Harus ada jaminan mutu dan tanggung jawab moral di balik setiap proyek yang menggunakan uang rakyat,” ujar Rizaldy.
Wakil Ketua Komisi IV, Raden Tedi, S.T., MM (Fraksi PAN), menambahkan bahwa pengawasan proyek jalan, jembatan dan drainase harus dijalankan secara lebih ketat.
“Ketika proyek dimenangkan karena kedekatan, bukan karena kualitas, maka yang dikorbankan adalah masyarakat. Ini yang sedang kami dorong untuk diperbaiki,” kata Raden Tedi.
Menurut keduanya, DPRD Jabar mendorong agar setiap proyek infrastruktur dilengkapi dengan laporan mutu yang bisa diakses publik. Tujuannya adalah agar masyarakat juga dapat terlibat dalam kontrol sosial terhadap anggaran pembangunan publik.
Anggota komisi IV, Ahab Sihabudin, S.H.I (Fraksi PKS), menyindir bahwa efisiensi pembangunan yang hanya mengutamakan kecepatan sering kali menimbulkan kerugian jangka panjang bagi daerah.
“Pembangunan yang asal jadi hanya akan menimbulkan biaya perbaikan berulang, dan ujung-ujungnya tetap membebani anggaran daerah,” ujarnya.
Dengan pernyataan ini, DPRD Jabar berharap terjadi perubahan paradigma: dari pembangunan yang cepat menjadi pembangunan yang berkualitas, tahan lama dan bermanfaat bagi masyarakat banyak