BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Kasus dugaan perdagangan orang kembali mencuat di Jawa Barat, kali ini menimpa seorang atlet muda asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Rizki, atlet yang dikenal berprestasi di lingkungannya, awalnya dipercaya akan mengikuti seleksi tim sepak bola PSMS Medan. Namun perjalanan yang seharusnya membuka pintu masa depan itu justru berubah menjadi mimpi buruk. Selasa (18/11/2025)
Bukannya menuju Medan, Rizki malah diterbangkan ke Kamboja oleh pihak yang mengaku dapat membawanya masuk ke dunia sepak bola profesional. Di negeri orang itulah ia mengalami penyiksaan dan tekanan fisik, hingga keluarganya terpaksa meminta pertolongan melalui video yang beredar luas di media sosial. Dalam video itu, keluarga memohon bantuan berbagai pihak, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, agar Rizki segera bisa dipulangkan.
Menanggapi kejadian tersebut, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf Erwinsyah menyebut kasus seperti yang dialami Rizki bukan lagi insiden sporadis. Ia menegaskan bahwa pola TPPO khususnya yang menyasar anak muda dan atlet telah terjadi di berbagai daerah.
“Kasus seperti ini tidak hanya muncul di satu wilayah. Dari Aceh, Bekasi, Jogja, Jepara, sampai Bandung, semuanya pernah mengalami yang sama. Ini sudah menjadi fenomena nasional,” kata Maulana pada Selasa (18/11/2025).
Menurutnya, kelemahan terbesar terletak pada minimnya pengawasan pemerintah terhadap mobilitas warga ke luar negeri, bahkan ketika dalih keberangkatannya terkait kegiatan olahraga.
Maulana menekankan bahwa persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi pembinaan atlet di Jawa Barat. Ia menyebut anggaran pembinaan terus mengalami penyusutan, bahkan tahun ini nyaris tidak dialokasikan.
“Untuk pembinaan atlet saja, apalagi untuk memberikan penghargaan kepada atlet yang telah berprestasi, anggarannya sangat minim. Tahun ini, bisa dibilang hampir tidak ada,” ujarnya.
Situasi itu membuat banyak atlet muda akhirnya mencari peluang di luar jalur resmi. Minimnya fasilitas, kondisi ekonomi yang menekan, dan tawaran kerja atau karier di luar negeri yang terlihat menggiurkan membuat mereka rentan menjadi target sindikat TPPO.
Maulana menambahkan bahwa pola pemerintah yang baru menggelontorkan dana menjelang kompetisi, tanpa dukungan pelatihan berkelanjutan, semakin menambah kerentanan tersebut.
Maulana meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya Disnakertrans dan Dispora untuk melakukan intervensi serius.
Ia menekankan dua langkah penting:
1. Memperbaiki ekosistem pembinaan atlet, agar mereka tidak lagi merasa perlu mencari peluang melalui pihak-pihak tidak jelas.
2. Memberikan edukasi luas kepada masyarakat terkait bahaya pemberangkatan kerja maupun pemberangkatan atlet melalui jalur tidak resmi.
“Pemerintah daerah perlu lebih aktif menyosialisasikan risiko keberangkatan ilegal, baik untuk kerja maupun untuk kegiatan olahraga. Pengawasan juga harus diperketat agar kejadian seperti ini tidak terulang,” tegasnya.
