BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk memastikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) legislator PDIP se-Jawa Barat di Bandung.
Ono menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2026 tidak boleh lagi diperlakukan sekadar sebagai siklus administratif tahunan. Menurutnya, situasi ekonomi yang masih belum stabil menuntut kehati-hatian dan ketelitian dalam menentukan arah kebijakan anggaran, terutama agar setiap program yang digulirkan dapat memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
“DPRD memiliki peran penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan dengan tepat sasaran dan memberi dampak langsung kepada warga,” tegas Ono.
Ia menekankan bahwa APBD harus difokuskan pada sektor-sektor fundamental, antara lain pemulihan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, pembukaan lapangan kerja baru, serta penanganan stunting yang masih menjadi persoalan serius di Jawa Barat. Selain itu, layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas harus ditempatkan pada prioritas utama.
Lebih jauh, Ono menilai bahwa anggaran tidak boleh hanya berhenti sebagai dokumen rencana, namun harus menjadi instrumen nyata untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
“APBD bukan hanya daftar program. Ia harus menjadi alat untuk memperkuat kesejahteraan publik. Karena itu, fungsi pengawasan dan legislasi harus dijalankan secara lebih ketat dan responsif,” ujarnya.
Ono juga mengingatkan bahwa sinergi DPRD di semua level pemerintahan sangat penting, terutama dalam memastikan kebijakan anggaran berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
