BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam memastikan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.
Dalam revisi terbaru, pendapatan daerah meningkat sebesar Rp94,95 miliar, sehingga total APBD Jawa Barat kini mencapai Rp31,09 triliun. Seiring dengan itu, belanja daerah juga naik Rp1,16 triliun, yang sebagian besar dialokasikan untuk memperkuat sektor infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Kabupaten Garut, Dede Kusdinar, menilai bahwa momentum perubahan anggaran ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat infrastruktur pertanian, terutama akses jalan menuju sentra produksi pangan di Garut.
“Kenaikan anggaran ini jangan hanya terlihat di angka, tapi harus berdampak nyata bagi petani dan pelaku usaha kecil di daerah. Garut punya potensi besar di sektor pertanian, namun akses jalan menuju lahan produksi masih menjadi kendala utama,” ujar Dede, Senin (7/10/2025).
Menurut Dede, hasil penyerapan aspirasi masyarakat dalam agenda pengawasan pemerintahan menunjukkan bahwa aksesibilitas jalan pertanian menjadi isu yang paling mendesak. Banyak kelompok tani yang mengeluhkan sulitnya menyalurkan hasil panen karena jalan ke kawasan pertanian rusak parah atau belum terhubung dengan baik ke pasar.
Ia menilai, penambahan anggaran infrastruktur yang disetujui pemerintah provinsi harus diarahkan secara terukur dan berpihak kepada sektor produktif, seperti pertanian, yang terbukti menjadi penopang ekonomi daerah.
“Jalan usaha tani bukan sekadar fasilitas fisik, tapi urat nadi ekonomi masyarakat desa. Kalau jalannya baik, distribusi hasil panen lancar, biaya logistik turun, dan pendapatan petani otomatis meningkat,” kata Dede.
Selain persoalan akses jalan, Dede juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara program daerah dan pusat, terutama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini sedang digalakkan pemerintah. Menurutnya, petani lokal Garut layak dilibatkan sebagai pemasok bahan baku utama untuk program tersebut.
“Produksi pertanian Garut, baik padi maupun sayuran, cukup besar. Akan sangat ideal jika pelaku usaha tani lokal diberi ruang untuk menjadi pemasok bahan baku MBG. Itu akan menggerakkan ekonomi dari desa,” tambahnya.
Dede menegaskan bahwa DPRD Jabar akan terus mengawal arah kebijakan anggaran agar setiap tambahan belanja daerah benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Ia juga berharap, pemerintah provinsi dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kelompok tani untuk mempercepat perbaikan infrastruktur pertanian.
“Fungsi pengawasan DPRD bukan hanya soal administrasi anggaran, tapi memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran. Kami ingin APBD benar-benar kembali kepada rakyat, terutama kepada mereka yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah—para petani,” pungkasnya.