BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM – Dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai berdampak pada kekhawatiran terhadap nasib pekerja migran Indonesia, termasuk yang berasal dari Jawa Barat. DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Komisi V menilai pemerintah daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam mengantisipasi kemungkinan pemulangan tenaga kerja akibat eskalasi konflik yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Maulana Yusuf Erwinsyah, menegaskan bahwa dalam konteks perlindungan pekerja migran di luar negeri, kewenangan utama berada di pemerintah pusat. Hal tersebut mencakup jaminan keselamatan, kesehatan, hingga kepastian pendapatan selama mereka bekerja di negara penempatan.
Meski demikian, peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai tetap krusial dalam tiga fase penting, yakni sebelum keberangkatan, saat kepulangan, dan pascakepulangan. Pada tahap awal, pemerintah daerah dituntut memastikan kesiapan tenaga kerja, baik dari sisi kesehatan, kompetensi, maupun legalitas keberangkatan.
“Penyiapan dari awal itu penting, agar mereka berangkat dengan kondisi siap dan melalui jalur resmi,” ujarnya.
Ketika pekerja migran telah berada di luar negeri, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan langsung dalam perlindungan. Namun, DPRD menekankan bahwa daerah tidak boleh lengah dalam membaca potensi risiko global yang bisa berdampak pada warganya.
Dalam situasi konflik yang berpotensi memicu kebijakan pemulangan massal, pemerintah daerah diminta untuk segera melakukan langkah antisipatif, salah satunya dengan memetakan jumlah pekerja migran asal Jawa Barat di wilayah terdampak.
“Kalau situasi memanas, harus sudah ada data. Jangan sampai ketika mereka pulang dalam jumlah besar, daerah tidak siap,” kata Maulana.
Lebih jauh, DPRD Jawa Barat menyoroti pentingnya perencanaan keberlanjutan ekonomi bagi para pekerja migran yang kembali ke tanah air. Menurutnya, tanpa skema penyerapan tenaga kerja yang jelas, para pekerja berisiko menghadapi kesulitan ekonomi baru setelah kembali.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah perlu menyiapkan lapangan kerja yang relevan dengan latar belakang pendidikan serta pengalaman kerja para pekerja migran.
“Harus disiapkan dari sekarang. Ketika mereka pulang, minimal sudah ada peluang kerja yang bisa menyambung kehidupan mereka, meskipun pendapatannya mungkin berbeda dengan saat di luar negeri,” jelasnya.
Dorongan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar pemerintah daerah tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam menghadapi dampak situasi global. Kesiapan data, perencanaan tenaga kerja, serta koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam memastikan pekerja migran asal Jawa Barat tetap terlindungi, baik saat berada di luar negeri maupun setelah kembali ke daerah.