Kabupaten Cirebon, Matainvestigasi.com — Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 oleh Komisi IV DPRD Jawa Barat memunculkan sejumlah catatan penting, khususnya di sektor infrastruktur jalan, perhubungan, dan sumber daya air.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi IV mengevaluasi kinerja sejumlah mitra kerja, di antaranya UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI Cirebon, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR), UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) wilayah Sungai Cimanuk–Cisanggarung, UPTD PPP LLAJ Wilayah IV Cirebon, serta Dinas Perhubungan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Jawa Barat, Ahab Sihabudin, mengungkapkan bahwa tingkat kemantapan jalan di Jawa Barat saat ini telah mencapai 95 persen. Meski demikian, ia menekankan bahwa capaian tersebut perlu dijaga melalui pemeliharaan yang lebih intensif dan berkelanjutan.
Menurutnya, tanpa pemeliharaan yang konsisten, kondisi jalan berpotensi cepat mengalami penurunan kualitas dan pada akhirnya justru membebani anggaran daerah di masa mendatang.
Pada sektor perhubungan, pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) tercatat telah terealisasi hingga 100 persen. Namun di lapangan, masih ditemukan sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi fungsi PJU.
“Serta adanya pemasangan PJU ganda yang berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran, khususnya dalam pembiayaan listrik,” kata Ahab Sihabudin di Kabupaten Cirebon, Rabu (8/4/2026).
Selain itu, Komisi IV juga mencatat masih adanya titik PJU yang belum teraliri listrik, sehingga manfaatnya bagi masyarakat belum dapat dirasakan secara maksimal.
Di sektor sumber daya air, Komisi IV menyoroti persoalan administratif yang dinilai krusial, yakni adanya pencatatan aset yang masih tumpang tindih antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pengelolaan serta optimalisasi fungsi infrastruktur pengairan.
“Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Jawa Barat merekomendasikan peningkatan pemeliharaan jalan secara berkala, penyelesaian permasalahan PJU ganda, serta penataan aset dan penguatan anggaran di sektor sumber daya air,” ucap dia.
Sebagai langkah konkret, Komisi IV mendorong adanya peningkatan intensitas pemeliharaan jalan, evaluasi menyeluruh terhadap pemasangan PJU, serta penataan ulang aset sumber daya air yang disertai penguatan dukungan anggaran.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Komisi IV DPRD Jawa Barat tetap mengapresiasi kinerja mitra kerja yang secara umum dinilai menunjukkan capaian positif. Namun demikian, pembenahan pada aspek perencanaan, koordinasi, dan pengawasan dinilai menjadi kunci agar capaian tersebut tidak sekadar administratif, melainkan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.