BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Program Sekolah Maung yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menuai sorotan. Kali ini, kritik datang dari Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah, yang menilai pelaksanaan program tersebut telah melenceng dari kesepakatan awal antara legislatif dan eksekutif.
Menurut Maulana, Komisi V DPRD Jabar sejak awal mendukung penuh visi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam membangun sistem pendidikan berbasis boarding school melalui konsep Sekolah Maung. Namun, ia menegaskan bahwa pola implementasi yang kini berjalan justru berbeda dari hasil pembahasan resmi bersama Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Ia mengungkapkan, dalam rapat kerja Komisi V DPRD Jabar bersama Disdik Jabar pada 27 Februari 2026, telah disepakati bahwa proyek percontohan Sekolah Maung akan dimulai dari pembangunan sekolah baru di kawasan Tajug Gede, Purwakarta.
“Tolong kembalikan dokumen kesepakatan antara Komisi 5 dengan pemerintah eksekutif yang diwakili oleh Disdik pada tanggal 27 Februari. Apa itu? Membangun satu Sekolah Maung di Tajug Gede, Purwakarta. Itu dibangun dari mulai baru, anggarannya juga sudah dipersiapkan,” ungkap Maulana.
Namun dalam perkembangannya, Pemprov Jabar justru dinilai mengambil langkah berbeda dengan menunjuk sejumlah sekolah yang telah ada untuk dijadikan bagian dari program Sekolah Maung. Kondisi tersebut, menurut Maulana, menunjukkan lemahnya konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan perencanaan yang sebelumnya telah dibahas bersama DPRD.
Ia pun menyayangkan pola pengambilan kebijakan yang dianggap kerap berubah di tengah jalan tanpa mengikuti mekanisme perencanaan dan penganggaran yang telah disusun.
“Tiba-tiba yang sudah disepakati itu lagi dan lagi jauh dari yang telah disepakati. Sepakatnya A, munculnya B. Ini lagi dan lagi ini adalah bukti bahwa pemerintahan Jawa Barat selalu dadakan, selalu di luar dari skema dan apa yang telah direncanakan,” ujarnya.
Di tengah polemik tersebut, Dinas Pendidikan Jawa Barat memastikan bahwa program Sekolah Maung tidak akan mengubah identitas sekolah negeri yang ditunjuk dalam program tersebut. Disdik Jabar menegaskan nama sekolah-sekolah unggulan seperti SMAN 3 Bandung maupun SMAN 5 Bandung tetap dipertahankan dan tidak akan berganti nama.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memberikan penjelasan terkait istilah “Maung” yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya @dedimulyadi71, Dedi menegaskan bahwa “Maung” merupakan singkatan dari Manusia Unggul.
Ia menjelaskan, istilah tersebut digunakan sebagai konsep baru untuk menggantikan stigma “sekolah favorit” dalam proses seleksi siswa jalur akademik maupun non-akademik. Dedi juga menepis anggapan bahwa program tersebut bertujuan mengganti nama institusi sekolah yang sudah ada.