BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, angkat suara soal prioritas anggaran Pemerintah Provinsi Jabar yang dinilai tidak tepat sasaran. Salah satunya terkait pembangunan pagar berbentuk Candi Bentar di area perkantoran Gedung Sate, yang disebut menelan biaya hingga miliaran rupiah.
Candi Bentar gapura terbelah khas Bali yang biasanya menjadi pintu gerbang menuju area sakral dianggap Zaini sebagai proyek estetika yang tidak urgen di tengah kondisi banyaknya fasilitas pendidikan di Jawa Barat yang rusak parah.
Zaini menegaskan bahwa dana sebesar itu seharusnya diarahkan untuk kebutuhan krusial seperti penanganan kebencanaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya baru berkunjung ke SMK 1 Cileungsi, Bogor, bangunan sekolahnya ambruk. Selang sebulan, giliran SMKN Gunung Putri roboh lebih parah lagi,” ujar Zaini, Kamis (27/11/2025).
Tak berhenti di Bogor, Zaini juga menyebut robohnya SMP 1 Pasundan Balonggede Bandung. Baginya, deretan insiden itu harus menjadi alarm keras bagi pemerintah terkait standar dan mutu bangunan pendidikan.
“Jika dibandingkan dengan pembangunan Candi Bentar, jelas sangat bertolak belakang. Semestinya anggaran fokus ke yang penting dan mendesak,” katanya.
Zaini mengingatkan bahwa Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memiliki visi membawa Jabar Istimewa dengan mengejar peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurutnya, keberhasilan IPM bukan hanya diukur dari pembangunan fisik seperti jalan dan pagar, tapi juga dari kualitas pendidikan yang kuat dan aman bagi siswa.
Zaini juga menyoroti kesenjangan perlakuan terhadap tenaga pendidik khususnya di pesantren, yang menurutnya masih jauh dari kata sejahtera. Padahal, pesantren turut memiliki kontribusi besar bagi sejarah pendidikan dan perjuangan bangsa.
“Selalu ada perbandingan antara negeri dan swasta. Seakan negeri mampu menampung semuanya, padahal faktanya sampai sekarang tidak bisa. Kenapa provinsi enggan masuk membantu pesantren?” tanya Zaini.
Menurutnya, kritik soal Candi Bentar bukan sekadar persoalan estetika gedung pemerintah, melainkan cermin ketidaktepatan skala prioritas anggaran di saat banyak fasilitas pendidikan ambruk dan kesejahteraan guru yang masih minim.
“Anggaran miliaran untuk pagar, sementara sekolah roboh dan guru pesantren berjuang bertahan hidup. Ini ironi,” tegasnya.
