BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Puncak musim penghujan yang melanda Jawa Barat membuat intensitas hujan meningkat tajam, terutama di Bandung dan Bogor. Namun derasnya hujan tidak diimbangi kesiapan lingkungan. Lahan resapan yang seharusnya menjadi ruang air kembali ke tanah, justru terus menyusut akibat alih fungsi lahan yang masif.
Akibatnya, air hujan yang turun dalam volume besar tidak terserap optimal dan langsung mengalir ke wilayah hilir, memperbesar risiko banjir dan longsor.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, M Rizky, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Menurutnya, kerusakan lingkungan yang terjadi bukan semata peristiwa alam, melainkan juga akibat intervensi manusia yang mengabaikan fungsi kawasan lindung.
“Lahan lindung yang hilang membuat kapasitas dasar menyerap air menurun. Ini salah satu penyebab banjir yang makin sering terjadi,” jelas Rizky saat diwawancarai RRI Bandung, Senin (1/12/2025).
Rizky menegaskan bahwa DPRD Jawa Barat tengah mendorong penyusunan regulasi serta kebijakan mitigasi bencana yang lebih komprehensif, sekaligus memastikan dukungan anggaran bagi lembaga penanganan bencana seperti BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup.
Namun, menurutnya regulasi saja tidak cukup. Pemutakhiran teknologi harus menjadi prioritas agar mitigasi berjalan cepat dan akurat.
“Kami mendorong agar ada pemutakhiran teknologi. Mitigasi tidak cukup hanya dengan regulasi, tapi butuh sistem yang modern,” tegasnya.
Langkah yang dimaksud meliputi penguatan early warning system, mulai dari alat pemantau cuaca, sensor gempa, alarm banjir di sungai besar, hingga sistem peringatan tsunami—semuanya terintegrasi dengan BMKG dan instansi nasional lainnya.
“Patokan musim dulu sudah tidak relevan. Kondisi iklim sekarang tidak bisa ditebak. Maka teknologi harus lebih canggih dan terintegrasi,” tambahnya.
Rizky mengibaratkan sistem mitigasi bencana seperti perangkat digital yang terus menuntut pembaruan.
“Seperti HP atau komputer, harus ada upgrading. Harapannya Jawa Barat segera memperbarui sistem agar peringatan banjir, pantauan cuaca, dan sensor gempa lebih akurat dan responsif,” ungkapnya.
DPRD Jawa Barat berharap pembaruan tersebut dapat meminimalkan dampak bencana yang hampir setiap tahun menimbulkan kerugian besar di wilayah Jabar.
