BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Di tengah derasnya kritik publik soal kualitas sejumlah proyek infrastruktur di Jawa Barat, langkah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang melibatkan mahasiswa teknik sipil dalam pengawasan proyek-proyek strategis memantik perhatian besar. Komisi V DPRD Jawa Barat menilai kebijakan ini sebagai terobosan penting untuk menutup celah pengawasan sekaligus meningkatkan standar pembangunan.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Farabi A Rafiq, mengatakan bahwa pelibatan mahasiswa bukan sekadar simbol kolaborasi akademik, melainkan strategi nyata untuk menghadirkan pengawasan tambahan yang independen dan objektif di lapangan.
Kerja sama ini ditegaskan melalui penandatanganan komitmen dengan 38 perguruan tinggi di Jawa Barat, membuka ruang partisipasi publik dan akademik dalam memastikan proyek pembangunan berjalan sesuai perencanaan.
“Tujuannya untuk ikut membantu nonstruktural mengawasi, monitoring kualitas, perencanaan, evaluasi, dan mendukung proyek infrastruktur di Jawa Barat,” ujar Farabi, Senin (1/12/2025).
Namun Farabi mengingatkan bahwa mekanisme pengawasan resmi tetap berada pada lembaga yang berwenang, terutama DPRD serta institusi profesional yang memiliki kapasitas teknis dan mandat regulatif.
“Pengawasan formal tetap kami yang menjalankan bersama lembaga profesional. Mahasiswa hadir sebagai elemen tambahan untuk memperkuat kualitas pengawasan,” tegasnya.
Farabi menilai inovasi ini menciptakan manfaat dua arah: proyek memperoleh pengawasan lebih ketat dan transparan, sementara mahasiswa mendapatkan pengalaman lapangan yang sulit diperoleh di ruang kelas.
“Ini untuk menyinergikan pendidikan dan pembangunan daerah agar mahasiswa Jabar punya keunggulan yang nyata—pengalaman langsung dalam pembangunan pemerintahan,” ungkapnya.
Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pemerintah di tengah tuntutan publik akan transparansi pengelolaan anggaran dan kualitas hasil pembangunan.
“Kewajiban pengawasan tetap ada pada pihak utama, tetapi inovasi ini adalah cara meningkatkan mutu dan menambah lapisan pengawasan agar pemerintahan makin baik,” tutup Farabi.
