KOTA BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung rencana pemerintah mengaktifkan kembali penerbangan komersial di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung. Namun, kebijakan tersebut diharapkan tidak mengurangi peran maupun keberlangsungan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka yang telah dibangun melalui investasi besar dari pemerintah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menegaskan bahwa reaktivasi Bandara Husein merupakan langkah yang dapat memberikan kemudahan akses transportasi udara bagi masyarakat. Meski demikian, pemerintah juga perlu memastikan keberadaan BIJB Kertajati tetap menjadi bagian penting dalam sistem transportasi udara di Jawa Barat.
“Kami menyambut baik Bandara Husein Sastranegara kembali melayani penerbangan komersial. Meski demikian, pemerintah juga harus memastikan BIJB Kertajati tetap optimal agar investasi yang telah dikeluarkan tidak sia-sia,” kata MQ Iswara di Kota Bandung, Kamis (2/7/2026).
Ia mengingatkan bahwa pembangunan BIJB Kertajati merupakan proyek strategis yang telah diperjuangkan sejak 2012. Prosesnya dimulai dari pembebasan lahan hingga pembangunan infrastruktur pendukung dengan harapan menjadi bandara internasional utama di Jawa Barat sekaligus menopang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Tahun 2016.
Namun, menurut Iswara, target tersebut belum dapat terwujud sepenuhnya karena pembangunan BIJB Kertajati dan Jalan Tol Cisumdawu saat itu belum rampung sesuai jadwal. Akibatnya, bandara belum bisa dimanfaatkan secara maksimal ketika Jawa Barat menjadi tuan rumah PON.
Kini, setelah BIJB Kertajati berdiri dan beroperasi, ia menilai pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan aset strategis tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Terlebih, perusahaan pengelola bandara masih memiliki kewajiban pembiayaan yang harus diselesaikan.
“Sekarang BIJB Kertajati sudah berdiri, dan investasi yang dikeluarkan sangat besar. Bahkan perusahaan pengelola bandara masih memiliki kewajiban membayar cicilan dan bunga. Oleh karena itu harus ada solusi yang tepat bagi semua pihak,” ujarnya.
Karena itu, DPRD Jawa Barat memandang reaktivasi Bandara Husein perlu diiringi strategi yang mampu menjaga eksistensi BIJB Kertajati. Menurutnya, pemerintah harus menghadirkan solusi yang menguntungkan semua pihak sehingga masyarakat memperoleh akses penerbangan yang lebih luas tanpa mengorbankan aset strategis milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sejumlah langkah saat ini terus diupayakan untuk meningkatkan pemanfaatan BIJB Kertajati. Selain melayani penerbangan haji yang dinilai telah memiliki kepastian, pemerintah juga mendorong peningkatan penerbangan umrah, pengembangan fasilitas Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) bagi maskapai penerbangan, hingga membuka peluang kerja sama dengan sektor pertahanan.
Meski demikian, Iswara mengakui pengembangan penerbangan umrah masih menghadapi tantangan, salah satunya tingginya biaya transportasi menuju BIJB Kertajati yang menjadi pertimbangan biro perjalanan. Di sisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan dalam memberikan subsidi kepada perusahaan swasta.
“Kita masih mencari solusi untuk penerbangan umrah. Haji relatif sudah berjalan, sementara MRO juga sedang dijajaki. Terpenting, bandara ini benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Iswara menilai keberhasilan BIJB Kertajati tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan infrastruktur, tetapi juga bergantung pada strategi pemasaran serta kemampuan pengelola menarik lebih banyak maskapai untuk membuka rute domestik maupun internasional.
Dengan semakin banyak pilihan rute penerbangan, BIJB Kertajati diharapkan mampu meningkatkan jumlah penumpang, memperkuat konektivitas wilayah Jawa Barat, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.